EHN Personal Thought · Family · Health · Insurance · Pic Story · Syiar · Takaful · Travel · Uncategorized

erwin-noekman.com is a personal website of Erwin Noekman — containing his personal thoughts, views, opinions and knowledge. He can be reached at ehn.rumah.hijau@gmail.com 

Anything contained herewith is not related nor represented to any organisation nor company. Hope you’ll find it useful

erwin-noekman.com adalah situs pribadi milik Erwin Noekman — yang berisikan pendapat, pandangan, opini pribadi serta pengetahuan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi ehn.rumah.hijau@gmail.com

Semua materi yang ada di situs ini tidak mewakili atau mendukung organisasi atau perusahaan manapun. Semoga bermanfaat!

EHN Personal Thought

Sekilas Tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) perkawinan;

b) waris;

c) wasiat;

d) hibah;

e) wakaf;

f) zakat;

g) infaq;

h) shadaqah;

i) ekonomi syari’ah.

Jadi, untuk perkara ekonomi syari’ah, menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama.

Ekonomi syari’ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah).

Jadi, suatu perkara menjadi perkara ekonomi syariah, bila didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah.

Sesuai penjelasan pasal 49 UU 3/2006, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam pasal 49 adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan mengacu kepada keterangan di atas, apabila terjadi sengket dalam ekonomi syariah, misalnya asuransi syariah, maka kompetensi penyelesaiannya ada di Peradilan Agama.

EHN Personal Thought

Etika Berpakaian

When in Rome, act like a Roman. Tingkah laku menyesuaikan dgn kondisi dan keadaan.

Tidak semua peraturan dibuat tertulis. Tetapi ada adab atau etika yg harusnya secara umum dijalani. Seperti, ngobrol di kelas ketika dosen menyampaikan materi, atau berpakaian sopan dan rapih, ketika masuk kelas, dst.

Saya kira tidak semua undangan menyebutkan dress code, namun value, kebiasaan dan best practice tentunya bisa menjadi acuan.

Semisal, undangan Rapat Dosen di sebuah kampus pun, sepengetahuan saya tidak pernah menyebut dresscode. Tetapi ketika semisal seseorang hadir, menggunakan pakaian golf lengkap pun, tetap menjadi aneh. Meskipun ybs rapih, namun tidak tetap situasinya.

Kalau mau fair, hal setupa juga terjadi ketika seseorang takziyah (melayat). Tidak akan pernah ada dresscode. Tetapi ketka seseorang hadir mengenakan pakaian u can see atau bercelana pendek, apakah bisa dianggap biasa?

Etika ini tentunya berbeda di suatu bangsa dengan bangsa lain. Etika yg masih berlaku di Indonesia, semisal salim ketika berjumpa orang (yg lebih tua).

Timnas Junior Indonesia menjadi “tontonan” karena etika ini terbawa ketika berbanding ke luar negeri. Mereka salim ke wasit dan tim lawan. Di bangsa lain, salim bukan menjadi sebuah etika.

Kesimpulan singkatnya, selama di Indonesia, ikuti adab dan etika sebagaimana layaknya orang Indonesia bertindak. Pertahankan nilai luhur kesopanan dan penghormatan kepada sesama.

🙏🏻

EHN Personal Thought

Analisa Klaim Ratio Asuransi Umum Syariah – Q3 2019

EHN - ANALISA DATA ASURANSI SYARIAH - LOSS RATIO

Data dari Otoritas Jasa Keuangan posisi 30 Septemner 2019 menunjukkan kontribusi asuransi umum syariah yang stagnan, walaupun terjadi sedikit kenaikan (dari Rp. 1,313 triliun menjadi Rp. 1,320 triliun). Beruntung, pemberian manfaat (klaim) juga nyaris stagnan, bahkan menurun sedikit ketimbang tahun sebelumnya (dari Rp.566 miliar menjadi Rp.565 miliar). Terjadi kenaikan sebesar Rp.7 miliar, sedangkan klaim menurun Rp.1 miliar.

Dari angka tersebut, dengan menggunakan asumsi porsi Dana Peserta : Dana Pengelola adalah 55% : 45%, maka diperoleh Loss Ratio 78,38% (tahun 2018) dan 76,98% (tahun 2019). Walaupun terlihat masih berada di zona kuning, namun angka ini belum menunjukkan kondisi seutuhnya. Apabila ditelaah lebih jauh, maka angka klaim di atas belum termasuk pencadangannya. Alhasil, apabila perhitungan cadangan (aktuarial) bukan tidak mungkin, loss ratio di asuransi umum syariah, sudah berada di titik nadir.

Jadi, berhati-hatinya dalam menerima penutupan risiko.

 

Salaam –