about erwin-noekman.com

erwin-noekman.com is a personal website of Erwin Noekman, a (re)insurance and (re)takaful practitioner, containing his personal thoughts, views, opinions and knowledge. He can be reached at erwin.noekman@gmail.com or can be followed on his twitter account @erwin_noekman

Anything contained herewith is not related nor represented to any organisation nor company. Hope you’ll find it useful

erwin-noekman.com adalah situs pribadi milik Erwin Noekman, praktisi (re)asuransi syariah, yang berisikan pendapat, pandangan, opini pribadi serta pengetahuan. Materi juga bisa dipantau di akun twitter @erwin_noekman atau hubungi via email di erwin.noekman@gmail.com

Semua materi yang ada di situs ini tidak mewakili atau mendukung organisasi atau perusahaan manapun. Semoga bermanfaat

Tidak Ada Paksaan Dalam Agama

sharing –

Tidak ada paksaan dalam agama (Islam)… begitu kira-kira tafsir ayat 256 di surat Sapi Betina.

Menarik, karena ayat ini tepat diletakkan setelah Ayat Kursi. Ayat yang isinya tentang kekuasaan Allah azza wa jalla.

Di Ayat Kursi, digambarkan betapa hebatnya kekuasaan Allah, tetapi di ayat berikutnya, seakan diberikan kebebasan bagi orang-orang untuk beragama (Islam).

Kalau (boleh) saya mengartikannya bahwa ini loh ada sesuatu yang bagus banget, silakan kalau mau masuk dan diikuti….. tetapi kalau tidak mau, yasud.

Ibarat kata, ada Sekolah favorit.

Beberapa orang mungkin berebutan mau masuk ke sana, tetapi mungkin banyak juga yang ga mau masuk ke sana, dengan alasannya masing-masing.

Bagi yang berebut masuk barangkali harapannya lulus dari sana, bisa dapat pekerjaan bagus atau masa depan (lebih) terjamin.

Beberapa yang tidak mau berebutan masuk ke sana barangkali khawatir dan takut akan tuntutan apabila sudah masuk. Biasanya kan, yang namanya favourit itu lebih ketat aturannya. Misalnya disiplin soal waktu, soal kerapihan pakaian, aturan bergaul, aturan in, aturan itu, banyak dech. Nah, kalau sudah masuk, pastinya terikat kewajiban dan keharusan mematuhi semua (ulang: semua) aturan yang berlaku di Sekolah favorit itu. Kayaknya sih, ga bisa pilah-pilih, aturan2 mana yang mau diikutin, mana-mana yang ga mau diikutin.

Kembali, itu semua dikembalikan ke masing2.

Bagi yang berminat silakan. Bagi yang tidak berminat juga silakan. Masing-masing toch kan ada konsekuensinya.

Barangkali itu juga berlaku sama di sisi agama (Islam).

Barangkali sebagian orang akan melihat bahwa agama (Islam) itu banyak aturan. Musti ini, musti itu.

Bila (misalnya boleh) dipersamakan dengan contoh Sekolah favorit di atas, tidak ada yang memaksa bagi seseorang untuk beragama (Islam), cumaaa… konsekuensinya, kalau sudah masuk maka kewajibannya patuh dan taat sama aturan yang berlaku, ga bisa pilah-pilih aturan mana yang mau diikutin, mana yang ga mau diikutin.

Oiya, sebagai pelengkap sebenarnya, di ayat 208, disampaikan kepada orang-orang yang beriman, kalau mau masuk Islam, masuknya secara keseluruhan (utuh ~ kaffah).

Kebanyakan kita, cuma mengandalkan ayat 256 tadi, padahal ada pre-condition di ayat 208.

Mudah2an bisa jadi kajian kita sama-sama.

#selfreminder

 

 

Wallahu’alam bishshawab

 

 

 

 

Postingan Tak Bermutu

Pagi-pagi di Jumat barokah, baca postingan tidak bermutu di Linkedin yang komentar soal tanah airku Indonesia…
padahal ybs bukan WNI, bukan juga penduduk Indonesia, bahkan bukan juga kerja di Indonesia.
sooo?  
Saya kira, Linkedin terlalu berharga untuk mem.posting “sampah”. 
Saya kira, akan lebih apik bila masing-masing mengurusi urusannya sendiri… semisal soal Bangsa Aborigin yang Anda abaikan, bahkan terlantarkan, bahkan diperlakukan seperti hewan. 
Sengaja, saya tulis dalam Bahasa Indonesia, karena memang tulisan ini “bukan untuk Anda”
Selamat berhari Jumat, barokah…

Tentang DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia


Sejarah Berdirinya DSN-MUI

  • Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
  • Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
  • Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI.
  • Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta’aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
  • Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
  • Susunan Pengurus DSN-MUI saat ini berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No : Kep-487./MUI/IX/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), Periode 2010 – 2015. Adapun pimpinan DSN-MUI secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz (semoga Allah mengasihinya) selaku ketua dan Sekretaris Jenderal MUI, Drs.H.M. Ichwan Sam selaku sekretaris, serta DR. K.H. Ma’ruf Amin selaku ketua pelaksana.

Latar Belakang Pendirian DSN-MUI

  • Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam
  • Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah
  • Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan

Visi Keberadaan DSN-MUI:
Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

Misi DSN-MUI:
Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Tugas dan Fungsi DSN-MUI:

  • Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
  • Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
  • Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Kewenangan DSN-MUI:

  • Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  • Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
  • Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
  • Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  • Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
  • Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.



sumber: http://www.dsnmui.or.id 

Menanti Sang Mahaguru Turun Gunung

 

Malam tadi saya bersama beberapa rekan bersilaturrahmi ke seorang sesepuh perasuransian syariah. Sejak tahun 2008 lalu, beliau sudah meninggalkan industri perasuransian untuk memulai usaha di bidang lain, dari titik nol. Sebuah keberanian yang luar biasa.

 

Saya masih ingat, ketika beliau mengambil sikap seperti itu, banyak yang mempertanyakan ihwal mengapa langkah tersebut diambil. Menyingkir dari dunia perasuransian dan memulai usaha sebagai penggiat dinar (uang emas).

 

Pertemuan semalam, boleh dikata penuh perjuangan. Salah seorang petinggi asosiasi, rela menempuh gerimis dengan menggunakan ojek motor agar bisa sampai ke lokasi pertemuan, karena seperti biasa, hujan berarti macet total.

 

Saya sendiri, sejak pagi sudah berangkat untuk mengajar di bilangan Jakarta Timur, untuk mengisi materi Keuangan Islam. Lanjut, destinasi kedua adalah hotel di kawasan Lapangan Banteng untuk menghadiri peringatan milad perusahaan reasuransi syariah pertama di Indonesia. Lanjut, bersama beberapa rekan, menuju kantor sebuah pengembang, guna melakukan negosiasi harga atas penawaran yang diajukan untuk pembelian gedung sekretariat yang baru. Mudah-mudahan berjodoh dan dimudahkan. Aamiin.

 

Selanjutnya, menjelang petang, menuju kawasan Depok. Alhasil, sesuai janji, malam itu kami rencana bertemu di kantor beliau, tempat beliau mengoperasikan kegiatan start-up dan fintech.

 

Tak terasa, sudah sewindu lebih beliau meninggalkan industri perasuransian. Karya bakti beliau masih terus terkenang, dengan pendirian sebuah perkumpulan dan lembaga sertifikasi ujian profesi tenaga ahli asuransi syariah, Islamic Insurance Society.

 

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa pencerahan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Tidak dapat saya tutupi rasa kagum saya, atas kecerdasan dan keterbukaan pikiran beliau. Sungguh, hilang semua “aku” saat saya berhadapan dengan beliau.

 

Semua, tulisan, artikel, pemikiran, pandangan, opini yang pernah saya kumandangkan ke awak media maupun ke rekan lain, mendadak menjadi kerdil dan rasanya menjadi tidak ada apa-apanya.

 

Tak terasa 2,5 jam diskusi kami lakukan sejak bada Isya. Banyak pandangan dan buah pemikian beliau yang benar-benar memukau saya. Salah satunya adalah mengenai konsep responsive pricing contribution. Beliau menggagaskan konsep penerapan tarif asuransi syariah secara floating atau adjustable, dengan penyesuaian tarif di perjalanannya. Tarif asuransi syariah yang pertama diberikan kepada nasabah (Peserta) merupakan tarif indikasi. Dalam periode perjanjian, dilakukan review, apakah tarif akan naik atau akan turun. Semua itu sesuai dengan data yang tersedia dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 bulan pertama, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, dst.

 

Pemikiran lain yang beliau sampaikan adalah mengenai disruptive, dimana seseorang perlu orang lain,menjadi melihat dari luar. Kebanyakan dari kita, terlalu asyik di lingkungan sendiri, sehingga bisa jadi menimbulkan kondisi kejenuhan dan pelaku menjadi kehilangan kreativas dalam berusah. Dengan pendekatan disruptive ini, beliau menyarankan agar seseorang keluar dari satu industri, untuk merasakan exposure di usaha lain. Contoh yang digambarkan beliau adalah tentang pelaku perasuransian syariah yang exit dari industri dan menjadi pengusaha. Sebagai pengusaha, beliau akan merasakan sesuatu kebutuhan perlindungan diri.

 

Salah satu pandangan beliau yang cukup menarik adalah, bahwa asuransi syariah akan bisa memberika solusi atas risiko-iisko yang (mungkin) belum (tentu) bisa menjaminnya. Beliau menegaskan, bukan asuransi syariah sikapnya nekat, namun lebih kepada pebelajaran yang bsa disesuaikan dengan faktor risiko.

 

Masih banyak lagi pemikiran beliau, yang saya sendiri, merasa tidak cukup memiliki kemampuan untuk menuangkannya di blog saya ini. Beliau sendiri menyebutkan sedang menyusun buku tentang asuransi syariah.

IMG_20170504_230308

Di penghujung, saya meyakini, semua pelaku usaha perasuransian syariah, sangat mengharapkan beliau berkenan untuk turun gunung dan kembali membaktikan diri di industri perasuransian syariah. Saya pribadi, mendoakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berikhtiar dan dapat terus membuahkan hasil pemikiran yang memberikan kemaslahatan bagi seluruih umat. Aamiin.

 

Wallahu’alam bish shawab.

 

Jakarta, (masih) 4 Mei 2017

 

Tentang Spin-off Asuransi Syariah

Baru saja mendarat sebuah pertanyaan melalui text message di mobile device saya “Apa harapan dari spin-of asuransi syariah?”
Saya sampaikan jawaban saya atas pandangan dan opini saya pribadi, dan itu saya tegaskan berulang kepada penanya.
Tujuan pelaksanaan Spin-off, sangat diharapkan agar pengelolaan asuransi syariah dapat dilakukan secara lebih independen, dibandingkan ketika masih dikelola oleh sebuah Unit Syariah di perusahaan asuransi. Dengan adanya (paksaan) spin-off, diharapkan perusahaan asuransi bisa menaruh perhatian lebih kepada unit syariah-nya. Kebutuhan spin-off sebenarnya guna mendorong independensi pengelolaan organisasi Unit Syariah, yang memang seharusnya sudah semi-otonom. 
Sebenarnya sebelum tenggat waktu waktu spin-off diberlakukan, unit syariah sendiri sudah ada “privilege” kepada Pimpinan Unit Syariah, sebagaimana amanat Pasal 40 di POJK No.67 tahun 2016, yang salah satunya menyebutkan bahwa Pimpinan Unit Syariah tidak boleh rangkap jabatan. Bahkan dalam POJK yang sama disebutkan pula, apabila terjadi penggantian Pimpinan Unit Syariah, perusahaan wajib melaporkan ke OJK dalam waktu sepekan. Dugaan saya, kebijakan ini diambil pihak pengawas, agar perusahaan asuransi “tidak semena-mena” mengganti talenta terbaiknya.
Dalam realita, tidak bisa dipungkiri, masih didapati perusahaan asuransi  yang menempatkan Syariah, hanya sebagai produk, bukan sebagai business unit. Ahasil, masih terdapat unit syariah yang keberadaannya jauh dari independensi, karena sebagian besar fungsi masih berada di unit lain (induk). Dari hasil pengamatan saya, bahkan masih ada perusahaan yang belum menunjuk (appoint) Pimpinan Unit Syariah.
Regulator sendiri sepertinya menemukan beberapa rencana bisnis maupun rencana korporasi perusahaan asuransi yang belum menyinggung soal spin-off. Saya meyakini, regulator akan mengambil sikap atas tindakan perusahaan tsb, yang bisa dianggap tidak mempunyai visi dalam pengelolaan unit syariah-nya. 
Terlepas dari itu, spin-off unit syariah untuk menjadi perusahaan asuransi syariah yang benar-benar independen, akan mendongkrak pertumbuhan aset, termasuk pengelolaannya. Untuk saat ini, contoh hasil spin-off yang ada di industri, belum berhasil menunjukkan angka yang menjanjikan. 
Saya pribadi, melihat masih adanya ketergantungan anak usaha hasil spin-off kepada induk. Hasil pengamatan lain adalah masih besarnya pengaruh induk kepada entias spin-off. Seidealnya, pasca spin-off, induk bisa ikhlas melepas entitas anak usahanya, dan sebaliknya anak usaha sudah harus berani bertindak secara independen tanpa mengharapkan induk.
Pengamatan saya, sekiranya spin-off benar-benar menghasilkan perusahaan asuransi syariah yang independen, angka pertumbuhan akan berlipat dari angka pertumbuhan yang ada sekarang, karena bagaimana pun, selaku Perusahaan Asuransi Syariah yang berdiri independen, Manajemen akan sangat fokus dalam efisiensi biaya dan mengejar likuiditas.

EHN – Mayday 2017