about erwin-noekman.com

erwin-noekman.com is a personal website of Erwin Noekman — a (re)insurance, (re)takaful and Islamic fimance practitioner — containing his personal thoughts, views, opinions and knowledge. He can be reached at erwin.noekman@gmail.com or can be followed on his twitter account @erwin_noekman

Anything contained herewith is not related nor represented to any organisation nor company. Hope you’ll find it useful

erwin-noekman.com adalah situs pribadi milik Erwin Noekman — praktisi (re)asuransi dan keuangan syariah — yang berisikan pendapat, pandangan, opini pribadi serta pengetahuan. Materi juga bisa dipantau di akun twitter @erwin_noekman atau hubungi via email di erwin.noekman@gmail.com

Semua materi yang ada di situs ini tidak mewakili atau mendukung organisasi atau perusahaan manapun. Semoga bermanfaat

Advertisements

[OPINI] SPIN-OFF: Apakah menjadi Peluang atau menjadi Kuburan Masal [Bagian Kedua]

Sebagaimana aturan yang sudah disebutkan dalam UU 40/2014 maupum POJK 67/2016, spin-off (pemisahan) unit syariah hukumnya wajib dilaksanakan. Alhasil ke depannya, pengelolaan asuransi syariah hanya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara penuh, bukan lagi sebagai bentuk unit, divisi, cabang atau produk.

Sebagai konsukuensi pengelolaan bisnis syariah oleh sebuah perusahaan yang beroperasi secara penuh, maka organ dan struktur pengelolaan di perusahaan tersebut pun harus terpenuhi. Untuk industri perasuransian tentunya terkena beberapa aturan, misalnya UU Peseroan Terbatas (bila bentuknya PT) atau UU Perkoperasian (bila bentuknya Koperasi), ditambah aturan POJK terkait tata kelola perusahaan.

Singkatnya, sebelum perusahaan beroperasi, maka dibutuhkan beberapa Pihak Utama yang sudah harus ada, seperti:

  • Dewan Pengawas Syariah (2 orang, dengan ketentuan mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional dan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan)
  • Dewan Komisaris (3 orang, dengan ketentuan bahwa minimal separuhnya adalah Komisaris Independen)
  • Dewan Direksi (minimal 3 dengan pemisahan fungsi Teknik, Pemasaran, Keuangan dan Kepatuhan)
  • Aktuaria
  • Tenaga Ahli Perusahaan
  • Auditor

Dengan komposisi di atas, setidaknya perusahaan sudah harus membiayai fixed cost bagi 12 orang, di luar Staff dan Karyawan dengan level di bawahnya. Dengan demikian, maka secara rerata, minimal Biaya SDM saja sudah membebani perusahaan minimal Rp.4 miliar setahun.

Secara rerata nasional, beban biaya SDM memegang porsi sekitar 15% dari total Ujrah Perusahaan. Dengan beban SDM sebesar itu, maka secara linear dibutuhkan Ujrah minimal sebesar Rp. 27 miliar.

Dengan formulasi yng serupa, maka dibutuhkan setidaknya Kontribusi Bruto sebesar Rp. 60 miliar.

Angka di atas, tentunya dengan perhitungan Biaya minimal. Dan angka ini akan bergerak naik, sesuai dengan ekspektasi tingkat keahlian dan kompetensi dari Manajemen Perusahaan.

– to be continued –

[OPINI] SPIN-OFF: Apakah menjadi Peluang atau menjadi Kuburan Massal? [Artikel Bagian Pertama]

Sejak 18 Oktober 2014, Pemerintah sudah menetapkan pemberlakuan aturan Spin-off (pemisahan unit syariah di sebuah perusahaan asuransi), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Aturan ini kemudian diikuti dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67 tahun 2016.

Inti dari aturan tersebut menyebutkan bahwa sebuah Unit Syariah di Perusahaan Asuransi (konvensional) harus sudah memisahkan diri menjadi sebuah Perusahaan Asuransi Syariah yang berdiri sendiri, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak UU diundangkan. Artinya batas waktu adalah 17 Oktober 2024.

Pertanyaan sederhana dan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa tulisan ke depannya, adalah… apakah (aturan) spin-off ini memberikan peluang baru bagi industri perasuransian syariah di tanah air, atau, jangan-jangan malah menjadi anti-klimaks dari industri itu sendiri?

Silakan disimak, dalam tulisan-tulisan selanjutnya.

 

 

– to be continued –

Beribadah bila “MAMPU”

Seringkali kita mendengar pembicaraan orang yamg mengaitkan kemampuan (finansial) dengan suatu ibadah. Semisal, melaksanakan haji bila mampu.

Mungkin tidak salah, tetapi saya melihat definisi “mampu” bisa menjadi bias. Bahkan lebih jauh, menurut pengamatan saya, “mampu” seringkali menjadi excuse.

Pergi haji bila mampu (?) (financially able, sehat)

Berqurban bila mampu (?) (financially able)

Berpuasa bila mampu (?) (sehat, tidak safar)

Zakat bila mampu (?)
(harta milik sendiri yg sudah melewat nishab dan haul)

Shalat (berdiri) bila mampu (?)
(sehat)

Wudhu (dengan air) bila mampu (?)
(tidak sakit atau ada kendala bila kena air)

🤔

Bukankah syarat wajib di atas itu semua, adalah iman (?)

🤔

Bukankah mampu atau tidak, dikembalikan ke iman (?)

🤔

Bukankah yg mendapat perintah2 di atas “hanya” orang-orang beriman (?)

#peace

#selfreminder

Jakarta, 23 Juli 2018

Jangan Bercerai-Berai

Sebuah kalam illahi yang mengingatkan kita agar kita selalu bersatu dan tidak bercerai-berai. Allah SWT juga sudah mengingatkan bahwa kita semua sebelumnya sudah pernah bersatu atas karunia-Nya.

Bangsa Indonesia sendiri sudah mempunyai moto yang sama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Kita pun pernah membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita pun mampu memerdekakan negara kita.

Apakah kini kita akan menggadaikan kemerdekaan ini dengan terpecah-pecah.

Menurut saya, pikitan dan tindakan seetti itu terlalu picik dan dangkal. Harga sebuah kemerdekaan adalah sangat mahal dan tak ternilai. Janganlah kita obral hanya karena silau dengan harta atau tahta.

Di masa-masa seperti sekarang ini, ada baiknya kita semua berdoa agar karunia yang sama kembali diberikan oleh Allah kepada kita semua agar kita bisa kembali bersatu dan menjadi kuat kembali.

Aamiin

Depok, Ahad 17.06.18

45 Butir-Butir Pancasila

Setelah zaman reformasi, Butir-butir Pancasila mengalami perubahan. Di tahun 2003, jumlah 36 butir diganti menjadi 45 butir berdasarkan Tap MPR No I/MPR/2003. Redaksionalnya juga mengalami perubahan, tidak seperti yang dulu dihafal generasi kita.

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila 3: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

#rasaIndonesia