Memaknai Penerapan Syariah di Pengelolaan Koperasi – Artikel pertama

Memaknai Penerapan Syariah di Pengelolaan Koperasi

Artikel pertama

Pasca aksi damai yang berhasil mengumpulkan jutaan ummat di jantung negara kita tahun 2016 lalu menimbulkan semangat baru ber-Islam. Beberapa media mainstream bahkan menyebut bahwa Indonesia sudah memasuki fase post-Islamisme. Saya sendiri, secara pribadi, tidak setuju terhadap istilah yang disematkan pada periode ini. Islam seyogyanya telah, selalu dan akan membara di setiap (pengaku) muslim/ah.

Kembali ke judul dan topik pembahasan, alhasil, aksi damai tersebut turut berkontribusi atas tumbuh dan menjamurnya koperasi syariah di tanah air. Semua meyakini bahwa koperasi syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang mampu menyalurkan aspirasi ummat yang sedang berada di puncak “keislamannya”.

Semangat yang tinggi saja, tentunya belum cukup untuk mengembangkan sebuah usaha. Usaha?

Koperasi itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu (a) KO dan (b) OPERASI. Ko berarti bersama atau sama-sama, sedangkan OPERASI berarti usaha atau kegiatan atau aktivitas. Singkatnya koperasi adalah usaha bersama.

Di antara 3 badan hukum yang diakui di Indonesia, koperasi merupakan gabungan antara usaha yang mempunyai misi sosial (yayasan) atau yang mempunyai misi bisnis (perseroan). Karena adanya dua misi tersebut, tentunya pengelolaannya pun meliputi dua konsideran.

Konsideran pertama adalah misi sosial yang tidak memperhitungkan untung atau rugi secara komersial. Dalam fiqh muamalah, hal ini masuk ke dalam ranah akad tabarru’ (non-profit). Kondiseran kedua adalah misi bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian dari suatu usaha tertentu. Dalam fiqh muamalah, hal ini masuk ke akad tijarah atau tijari (profit oriented).

Nah, karena dalam kegiatan perkoperasian terdapat dua akad yang berjalan sejalan, maka para pihak terkait harus sangat berhati-hati, agar antara satu-sama-lain tidak tertukar akadnya. Jangan sampai, suatu misi sosial dihitung untung-ruginya, sementara suatu bisnis dianggap kegiatan amal (sosial).

Untuk artikel pertama ini, kita belum masuk jauh ke kajian fiqh muamalah. Dan untuk itu, kita kembali ke topik pembahasan awal, yaitu bagaimana penerapan kaidah syariah di sebuah Koperasi.

Ternyata, sebagai langkah awal penerapannya, timbul sebuah pertanyaan, apakah cukup dengan “Koperasi” saja?

Ternyata tidak!

Untuk lebih mengedepankan semangat yang sedang membara, maka yang dibentuk adalah “Koperasi Syariah”. Catat bahwa terdapat imbuhan kata Syariah. Penambahan kata “Syariah” ini seharusnya bukan semata-mata disematkan agar bisa menjaring ummat saja.

Kata “Syariah” di belakang kata Koperasi menimbulkan sebuah konsekuensi, bahwa lembaga tersebut harus bersedia dan mampu menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Ibaratnya seorang mualaf, dengan sudah bersyahadat, maka sejak saat itulah ia mempunyai kewajiban untuk menjalankan seluruh syariat Islam.

Pun demikian yang seharusnya terjadi di Koperasi Syariah.

Wallahu a’lam bish shawab.

Bagaimana sebuah usaha Koperasi bisa dikatan sesuai dengan Syariah? Setidaknya, ada beberapa hal yang harus terhindar dalam setiap gerak langkah usaha tersebut.

(1) Usaha dan/atau aktivitas tidak mengandung unsur Riba (ziyadah). Secara singkat, riba adalah penambahan atas sesuatu. Semisal pertukaran antara benda yang nilainya Rp.100 dengan manfaat yang bernilai Rp.1.000. Koperasi Syariah bisa dikatakan sesuai dengan kaidah syariah, apabila dalam usahanya tidak ada sedikit pun unsur riba dalam pengelolaannya. Hal ini tentunya termasuk tidak memfasilitasi aktivitas ribawi di lingkungannya.

(2) Usaha dan/atau aktivitas Koperasi Syariah tidak mengandung unsur gharar (ketidak jelasan). Secara singkat gharar serupa dengan sistem ijon, dimana pembelian atau penjualan atas suatu barang, sementara spesifikasi barang tersebut belum atau tidak jelas. Koperasi Syariah pun bisa dianggap sesuai dengan kaidah syariah, apabila tidak ada unsur di atas. Misalnya tidak mengakomodir fasilitas bagi seseorang untuk melakukan riba, walaupun Koperasi Syariah “hanya” sekedar mencatat atau mendapatkan imbal jasa. Hal ini penting dihindari karena azab dan laknat Allah atas Riba bukan hanya meliputi para pelaku (penjual dan pembeli) tetapi juga termasuk pencatatnya (akuntan, notaris, dsj).

(3) Usaha dan/atau aktivitas Koperasi Syariah tidak mengandung unsur maysir (judi). Maysir identik dengan bisnis yang spekulatif. Sementara secara sunatullah hasil dari sebuah usaha bisa untung atau bisa rugi. Namun Koperasi Syriah bisa dikatakan sesuai dengan kaidah Syariah apabila dalam usahanya tidak terlibat dalam bisnis perjudian atau yang sifatnya spekulatif. Tentunya termasuk di dalamnya tidak memfasilitasi aktivitas yang mengandung maysir. Misalnya menyediakan fasilitas pembelian kupon judi, walaupun sekedar menyewakan tempat.

(4) Usaha dan/atau aktivitas Koprasi Syariah tidak mengandung unsur atau zat haram, seperti babi, bangkai, alkohol, narkotika, dsj. Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka seharusnya pun, Koperasi Syariah tidak menyediakan atau menjual produk makanan dan minuman yang tidak mempunyai logo atau sertifikat halal.

(5) Usaha dan/atau aktivitas Koperasi Syariah tidak mengandung unsur maksiat, seperti pornografi, pornoaksi, asusila, dsj. Semisal alat kontrasepsi yang notabene digunakan untuk kegiatan asusila, maka seidealnya Koperasi Syariah tidak menjual produk ini.

(6) Usaha dan/atau aktivitas Koperasi Syariah tidak mengandung unsur dzulm (zalim). Dzulm artinya tidak adil atau tidak menempatkan sesuai sesuai dengan porsinya. Dalam pengelolaan Koperasi Syariah wajib dihindari adanya tekanan atau paksaan terhadap salah satu pihak. Semisal pemberian upah yang sewajarnya kepada karyawan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Untuk menjadi pengingat bahwa usaha Koperasi meliputi dua misi, yaitu sosial dan bisnis. Secara sosial, bisa saja seseorang dengan ikhlas membantu, namun dalam pengelolaan bisnis, akadnya adalah tijarah yang harus berorientasi kepada profit (marjin) yang salah satunya adalah agar bisa membiayai gaji atau upah karyawan atau pegelola lainnya.

(7) Usaha dan/atau aktivitas Koperasi Syariah tidak mengandung unsur tadlis (penipuan), termasuk di dalamnya adalah produk palsu, barang tiruan, berkualitas rendah, dsj. Koperasi Syariah harus berani menyampaikan cacat (bila ada) di sebuah produk dan/atau jasa yang ditawarkannya.

Atas kondisi di atas, sebuah usaha Koperasi Syariah harus mampu berkata tidak dan tidak memberikan ruang atau dukungan apalagi memfasilitasi aktivitas-aktivitas di atas.

Di tulisan ini mari coba kita ambil contoh sederhana mengenai unsur riba. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa dosa riba meliputi para pelaku (pemberi dan penerima) termasuk pencatatnya. Apabila kita mencatat aktivitas riba saja, tentunya berarti sudah terkena hukum riba. Apabila kita mengambil keuntungan dari aktivitas riba tersebut, tentunya masuk pula ke dalam hukum riba. Wallahu a’lam bish shawab.

So, apakah lembaga keuangan yang ada imbuhan kata “syariah” akan menerapkan kaidah syariah dengan istiqamah, atau ….. (?)

EHN

Ponorogo, 03-02-2019

– berlanjut –

Advertisements

overheat menjelang gosong

Setiap warga negara punya hak. Baik hak untuk memilih, maupun hak untuk dipilih.

Kontestasi yang terjadi belakangan ini sudah terasa panasnya sejak 2016 lalu. Jadi boleh dibilang, ibarat memasak masakan, sekarang ini sudah overheat menjelang gosong.

Saya pribadi cuma menyayangkan kenapa di masing-masing kubu bukannya adu program tapi malah saling menjatuhkan.

Di semua pendukung yang “taqlid” seakan adab dan etika sudah dihempaskan.

Ada yang jatuhnya ghibah malah ada yang jadinya fitnah.

Kalau saja resource yang ada di antara insan-insan terbaik negeri ini, saya yakini hasilnya adalah sebuah quantum leap, bukan sekedar keberhasilan pembangunan (fisik) semata.

Siapapun pemenangnya, kalau yang kalah tidak memberikan dukungan kepada pemenang, maka kemenangan itu akan menjadi hambar rasanya.

Pemenang pun, belum tentu orang yang naik ke podium.

Winning is everything, but fair play is beyond everything.

Peace –

EHN
Ponorogo, 02.02.19

Melihat ke Bawah …

Kutipan ayat al Qur’an dari Surat al-Mulk (67) ayat 15

“Dialah yang menjadikan Bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Adalah sebuah taqdir bagi kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mengajarkan kita tentang makna bersyukur. Adalah sebuah taqdir bagi kita untuk diperlihatkan tanda-tanda alam agar kita bersyukur.

Banyak-banyaklah melihat ke bawah, agar kita banyak bersyukur.

Karena bila kita selalu melihat ke atas, lengan yang melakat di tubuh kita pun akan kita paksakan untuk mengambil bintang di langit.

Jumuah mubarak ~

Investasi Perusahaan Asuransi Syariah

POJK No.28 Tahun 2018 mengatur perubahan instrumen investasi bagi perusahaan perasuransian syariah. POJK ini mewajibkan adanya instrumen investasi di Sukuk Daerah dan Investasi Infrastruktur

Sampai dengan Kwartal Ketiga, komposisi investasi Perasuransian Syariah tetap didominasi oleh Saham syariah sebesar hampir 40%. Selebihnya Deposito Bank Syariah sebesar 20% dan Reksadana Syariah sebesar 17%, sisanya berupa Kas, Properti serta Logam Mulia.

Secara umum saya memandang bahwa kebijakan investasi yang ditempatkan di instrumen yang bisa digunakan untuk pembiayaan produktif tentunya akan memberikan multiplier effect yang lebih baik ketimbang instrumen investasi yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif.

Dalam hal ini, secara umum sukuk dan investasi infrastruktur seidealnya memberikan manfaat yang jauh lebih baik ketimbang deposito atau tabungan.

Manfaatnya bukan hanya bagi investor, karena hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat umum, misalnya pebangunan jembatan, dermaga, dan sejenisnya.

Di sisi lain, untuk setiap penerbitan sukuk, semestinya juga turut menggerakkan industri perasuransian syariah, karena adanya keharusan adanya underlying assets sebagai jaminan. Assets ini tentunya perlu diasuransikan. Seidealnya menggunakan asuransi syariah.

Pun, yang sama seharusnya terjadi di investasi infrastruktur. Proyek pembangunan atau bahkan pasca pembangunan, tentunya butuh asuransi. Seidealnya di asuransi syariah.

Harapan saya, bahwa penerbitan sukuk dan/atau investasi infrastruktur, yang notabene menggunakan dana syariah, maka seluruh instrumen terkait juga di ranah syariah, mulai dari perbankan syariah, notaris syariah, property syariah, dan tentunya asuransi syariah.

Sangat ironi apabila pembangunan yang menggunakan dana syariah (halal) namun tercemar dengan aktivitas ribawi.

EHN

Perjalanan Ibadah Umrah dan Asuransi Perjalanan Syariah

Pada tanggal 30 Juli 2018, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 336 tahun 2018 berisikan kewajiban bagi jemaah umrah yang terdaftar melalui sistem sipatuh untuk mendapatkan asuransi pada perusahaan asuransi berbasis syariah yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Menyadari jemaah umrah yang sangat besar jumlahnya dan terus bertambah setiap tahunnya, tentunya hal ini menjadi potensi tersendiri bagi asuransi syariah, utamanya dalam produk asuransi perjalanan syariah (sharia travel insurance). Bila mengacu kepada data Kementrian Agama yang menyebutkan kisaran angka 800.000 jemaaah yang mengadakan perjalanan umrah setiap tahunnya. Dengan menghilangkan masa dan musim haji, maka secara rerata terdapat 3.000 jemaah mengadakan perjalanan umrah setiap harinya.

Hal tersebut tentunya sebuah angka yang signifikan, terlebih dengan semakin mundurnya antrian bagi jemaah haji di tanah air yang kini sudah mencapai 17 tahun masa tunggu, menunjukkan korelasi positif bagi pertumbuhan jemaah umrah setiap tahunnya. Secara informal, penulis mendapatkan informasi bahwa jumlah ummat yang melaksanakan ibadah umrah bisa mencapai kisaran 2 juta setahunnya.

Umrah bukan hanya sebagai rangkaian ibadah sunnah, tetapi juga menjadi bagian dari leisure bagi kalangan menengah yang terlihat semakin menunjukkan religious concern. Alhasil, perjalanan umrah merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan, termasuk bagi asuransi (syariah).

Penetapan SK Dirjen di atas, tentunya merupakan bagian upaya bagi “pengembalian” rangkaian bisnis syariah ke lahan syariah. Perjalanan umrah yang merupakan bagian dari kaidah syariah Islam semestinya memang diasuransikan sesuai dengan kaidah syariah pula. Ini bukanlah sebuah aktivitas “kanibalisme” terhadap bisnis konvensional. Ini merupakan makanan yang merupakan piring dari value chain syariah itu sendiri.

Bicara potensi, dengan menggunakan data Kemenag di atas, yaitu 800.000 jemaah, dan dengan menggunakan asumsi tarif kontribusi per jemaah adalah Rp.100.000 per orang, maka setahun bisa diperoleh total kontribusi sebanyak Rp. 80 miliar. Sebuah angka yang cukup signifikan bagi industri asuransi (umum) syariah. Bila angka ini masuk ke dalam kantong asurnasi umum syariah, maka akan mendongkrak pertumbuhan sekitar 8% dari total kontribusi nasional per tahunnya. Padahal di pasaran, tarif kontribusi yang ditawarkan berada di atasnya dengan kisaran Rp.300.000 per perjalanan per orang.

Saat ini tercatat 15 perusahaan asuransi syariah (baik unit maupun full-fledged) yang sudah mengantongi ijin produk asuransi perjalanan syariah. Bahkan diyakini, masih ada beberapa perusahaan lain yang sedang menantikan keluarnya ijin produk asuransi perjalanan syariah dari pihak Otoritas. Sehingga ke depannya semakin banyak opsi bagi jemaah untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan kriteria masing-masing.

Di sisi lain, pihak Otoritas menunjukkan itikad yang sangat baik dengan berinisiatif dalam membangun awareness masyarakat dan pihak penyelenggaran perjalanan umrah untuk menggunakan jasa asuransi syariah. Patut diacungi jempol upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, utamanya Direktorat Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dalam fungsinya mengembangkan asuransi syariah.

Di sisi lain, peran Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang menaungi semua perusahaan asuransi syariah, pun perlu mendapatkan apresiasi. AASI cukup berperan dalam menjaga pertumbuhan industri dengan membangun komunikasi dengan semua pihak terkait. Peran penting dalam menyuarakan aspirasi para Anggota dikemas dalam komunikasi rutin dan berkala dengan berbagai pemangku kepentingan industri.

Mari Berasuransi Syariah!