Perjalanan Ibadah Umrah dan Asuransi Perjalanan Syariah

Pada tanggal 30 Juli 2018, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 336 tahun 2018 berisikan kewajiban bagi jemaah umrah yang terdaftar melalui sistem sipatuh untuk mendapatkan asuransi pada perusahaan asuransi berbasis syariah yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Menyadari jemaah umrah yang sangat besar jumlahnya dan terus bertambah setiap tahunnya, tentunya hal ini menjadi potensi tersendiri bagi asuransi syariah, utamanya dalam produk asuransi perjalanan syariah (sharia travel insurance). Bila mengacu kepada data Kementrian Agama yang menyebutkan kisaran angka 800.000 jemaaah yang mengadakan perjalanan umrah setiap tahunnya. Dengan menghilangkan masa dan musim haji, maka secara rerata terdapat 3.000 jemaah mengadakan perjalanan umrah setiap harinya.

Hal tersebut tentunya sebuah angka yang signifikan, terlebih dengan semakin mundurnya antrian bagi jemaah haji di tanah air yang kini sudah mencapai 17 tahun masa tunggu, menunjukkan korelasi positif bagi pertumbuhan jemaah umrah setiap tahunnya. Secara informal, penulis mendapatkan informasi bahwa jumlah ummat yang melaksanakan ibadah umrah bisa mencapai kisaran 2 juta setahunnya.

Umrah bukan hanya sebagai rangkaian ibadah sunnah, tetapi juga menjadi bagian dari leisure bagi kalangan menengah yang terlihat semakin menunjukkan religious concern. Alhasil, perjalanan umrah merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan, termasuk bagi asuransi (syariah).

Penetapan SK Dirjen di atas, tentunya merupakan bagian upaya bagi “pengembalian” rangkaian bisnis syariah ke lahan syariah. Perjalanan umrah yang merupakan bagian dari kaidah syariah Islam semestinya memang diasuransikan sesuai dengan kaidah syariah pula. Ini bukanlah sebuah aktivitas “kanibalisme” terhadap bisnis konvensional. Ini merupakan makanan yang merupakan piring dari value chain syariah itu sendiri.

Bicara potensi, dengan menggunakan data Kemenag di atas, yaitu 800.000 jemaah, dan dengan menggunakan asumsi tarif kontribusi per jemaah adalah Rp.100.000 per orang, maka setahun bisa diperoleh total kontribusi sebanyak Rp. 80 miliar. Sebuah angka yang cukup signifikan bagi industri asuransi (umum) syariah. Bila angka ini masuk ke dalam kantong asurnasi umum syariah, maka akan mendongkrak pertumbuhan sekitar 8% dari total kontribusi nasional per tahunnya. Padahal di pasaran, tarif kontribusi yang ditawarkan berada di atasnya dengan kisaran Rp.300.000 per perjalanan per orang.

Saat ini tercatat 15 perusahaan asuransi syariah (baik unit maupun full-fledged) yang sudah mengantongi ijin produk asuransi perjalanan syariah. Bahkan diyakini, masih ada beberapa perusahaan lain yang sedang menantikan keluarnya ijin produk asuransi perjalanan syariah dari pihak Otoritas. Sehingga ke depannya semakin banyak opsi bagi jemaah untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan kriteria masing-masing.

Di sisi lain, pihak Otoritas menunjukkan itikad yang sangat baik dengan berinisiatif dalam membangun awareness masyarakat dan pihak penyelenggaran perjalanan umrah untuk menggunakan jasa asuransi syariah. Patut diacungi jempol upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, utamanya Direktorat Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dalam fungsinya mengembangkan asuransi syariah.

Di sisi lain, peran Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang menaungi semua perusahaan asuransi syariah, pun perlu mendapatkan apresiasi. AASI cukup berperan dalam menjaga pertumbuhan industri dengan membangun komunikasi dengan semua pihak terkait. Peran penting dalam menyuarakan aspirasi para Anggota dikemas dalam komunikasi rutin dan berkala dengan berbagai pemangku kepentingan industri.

Mari Berasuransi Syariah!

Advertisements

[OPINI] SPIN-OFF: Apakah menjadi Peluang atau menjadi Kuburan Masal [Bagian Kedua]

Sebagaimana aturan yang sudah disebutkan dalam UU 40/2014 maupum POJK 67/2016, spin-off (pemisahan) unit syariah hukumnya wajib dilaksanakan. Alhasil ke depannya, pengelolaan asuransi syariah hanya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara penuh, bukan lagi sebagai bentuk unit, divisi, cabang atau produk.

Sebagai konsukuensi pengelolaan bisnis syariah oleh sebuah perusahaan yang beroperasi secara penuh, maka organ dan struktur pengelolaan di perusahaan tersebut pun harus terpenuhi. Untuk industri perasuransian tentunya terkena beberapa aturan, misalnya UU Peseroan Terbatas (bila bentuknya PT) atau UU Perkoperasian (bila bentuknya Koperasi), ditambah aturan POJK terkait tata kelola perusahaan.

Singkatnya, sebelum perusahaan beroperasi, maka dibutuhkan beberapa Pihak Utama yang sudah harus ada, seperti:

  • Dewan Pengawas Syariah (2 orang, dengan ketentuan mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional dan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan)
  • Dewan Komisaris (3 orang, dengan ketentuan bahwa minimal separuhnya adalah Komisaris Independen)
  • Dewan Direksi (minimal 3 dengan pemisahan fungsi Teknik, Pemasaran, Keuangan dan Kepatuhan)
  • Aktuaria
  • Tenaga Ahli Perusahaan
  • Auditor

Dengan komposisi di atas, setidaknya perusahaan sudah harus membiayai fixed cost bagi 12 orang, di luar Staff dan Karyawan dengan level di bawahnya. Dengan demikian, maka secara rerata, minimal Biaya SDM saja sudah membebani perusahaan minimal Rp.4 miliar setahun.

Secara rerata nasional, beban biaya SDM memegang porsi sekitar 15% dari total Ujrah Perusahaan. Dengan beban SDM sebesar itu, maka secara linear dibutuhkan Ujrah minimal sebesar Rp. 27 miliar.

Dengan formulasi yng serupa, maka dibutuhkan setidaknya Kontribusi Bruto sebesar Rp. 60 miliar.

Angka di atas, tentunya dengan perhitungan Biaya minimal. Dan angka ini akan bergerak naik, sesuai dengan ekspektasi tingkat keahlian dan kompetensi dari Manajemen Perusahaan.

– to be continued –

[OPINI] SPIN-OFF: Apakah menjadi Peluang atau menjadi Kuburan Massal? [Artikel Bagian Pertama]

Sejak 18 Oktober 2014, Pemerintah sudah menetapkan pemberlakuan aturan Spin-off (pemisahan unit syariah di sebuah perusahaan asuransi), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Aturan ini kemudian diikuti dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67 tahun 2016.

Inti dari aturan tersebut menyebutkan bahwa sebuah Unit Syariah di Perusahaan Asuransi (konvensional) harus sudah memisahkan diri menjadi sebuah Perusahaan Asuransi Syariah yang berdiri sendiri, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak UU diundangkan. Artinya batas waktu adalah 17 Oktober 2024.

Pertanyaan sederhana dan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa tulisan ke depannya, adalah… apakah (aturan) spin-off ini memberikan peluang baru bagi industri perasuransian syariah di tanah air, atau, jangan-jangan malah menjadi anti-klimaks dari industri itu sendiri?

Silakan disimak, dalam tulisan-tulisan selanjutnya.

 

 

– to be continued –

Beribadah bila “MAMPU”

Seringkali kita mendengar pembicaraan orang yamg mengaitkan kemampuan (finansial) dengan suatu ibadah. Semisal, melaksanakan haji bila mampu.

Mungkin tidak salah, tetapi saya melihat definisi “mampu” bisa menjadi bias. Bahkan lebih jauh, menurut pengamatan saya, “mampu” seringkali menjadi excuse.

Pergi haji bila mampu (?) (financially able, sehat)

Berqurban bila mampu (?) (financially able)

Berpuasa bila mampu (?) (sehat, tidak safar)

Zakat bila mampu (?)
(harta milik sendiri yg sudah melewat nishab dan haul)

Shalat (berdiri) bila mampu (?)
(sehat)

Wudhu (dengan air) bila mampu (?)
(tidak sakit atau ada kendala bila kena air)

🤔

Bukankah syarat wajib di atas itu semua, adalah iman (?)

🤔

Bukankah mampu atau tidak, dikembalikan ke iman (?)

🤔

Bukankah yg mendapat perintah2 di atas “hanya” orang-orang beriman (?)

#peace

#selfreminder

Jakarta, 23 Juli 2018

Jangan Bercerai-Berai

Sebuah kalam illahi yang mengingatkan kita agar kita selalu bersatu dan tidak bercerai-berai. Allah SWT juga sudah mengingatkan bahwa kita semua sebelumnya sudah pernah bersatu atas karunia-Nya.

Bangsa Indonesia sendiri sudah mempunyai moto yang sama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Kita pun pernah membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita pun mampu memerdekakan negara kita.

Apakah kini kita akan menggadaikan kemerdekaan ini dengan terpecah-pecah.

Menurut saya, pikitan dan tindakan seetti itu terlalu picik dan dangkal. Harga sebuah kemerdekaan adalah sangat mahal dan tak ternilai. Janganlah kita obral hanya karena silau dengan harta atau tahta.

Di masa-masa seperti sekarang ini, ada baiknya kita semua berdoa agar karunia yang sama kembali diberikan oleh Allah kepada kita semua agar kita bisa kembali bersatu dan menjadi kuat kembali.

Aamiin

Depok, Ahad 17.06.18