EHN Personal Thought · Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Syiar · Takaful

Indonesia: The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

image

image

Indonesia:
The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

• • • • •

MICROTAKAFUL – Erwin Noekman
http://www.erwin-noekman.com
email@erwin-noekman
@erwin_noekman

• • • • •

There are plenty reasons why Indonesia has become a ‘trending topic’ in terms of Takaful [which in Indonesia is known as asuransi Shariah (Shariah insurance)].

Firstly, with its 208 million-strong Muslim population, Indonesia cannot be ignored as one of the largest Takaful markets in the world.

Secondly, there has been a growing awareness of the Maqasid (goal) Shariah.

In addition, Takaful operators in the country have commited to mutual cooperation in order to explore alternative distribution channels to access the low income segment.

Last but not least, the usage of information technology in Takaful distribution is promoting greater penetration.

• • • • •

Indonesia has been acknowledged by many as one of the biggest potential markets for Takaful. For years, the country has achieved stable and sustainable growth and there is still plenty of room for further development. Although it has not yet been explored or intensified properly, there has however been growing atention and support from the government. In 2013, the market recorded a remarkable 43% growth according to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hypothetically the development of Takaful is heavily correlated to the development of Islamic finance – as is the public awareness of the option. Statistically, awareness of Takaful is far from adequate for most Indonesians, especially in rural areas. This is a challenge as well as opportunity. The average Takaful contribution for every person in Indonesia is approximately IDR35,944 (US$3) per annum according to OJK, while the average gross domestic income of Indonesia is US$5,477 per annum, meaning that Takaful contributes only 0.05% of average Indonesian expenses.

The government also plays an important role in terms of Takaful literacy. The Indonesian government recently launched the new Insurance Act, which is designed to encourage the existence of Takaful operators in Indonesia, including an eventual spin-off for Takaful windows. There are also additional regulations being prepared to support the Act.

Islamic finance in Indonesia is expected to grow by at least 20% over the next 10 years, according to Muliaman D Hadad, the chairman of OJK – and is being encouraged by the government in
order to ensure economic stability from systemic failure.

Whilst the potential is there, Takaful operators are opting for new ways to increase awareness. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), the Indonesian Takaful Association, with full support from OJK, has set up a microTakaful task force. OJK also helps in conducting surveys, seminars and studies in microTakaful. As the result, AASI has also set up a consortium and launched a generic product which combines benefits from both General and Family Takaful.

Koperasi (Co-operative) (including Baytul Maal wa Tamwil (BMT) or Shariah based co-operatives) play an important role in microTakaful distribution, especially to reach low income and people in rural areas.

Takaful is more acceptable to these people, due to its similarity with Koperasi scheme. The spirit of togetherness in Takaful is reflected in the form of Koperasi: where people can save and borrow money, staples, food, machines, tools and such, which are self-funded by members.

This kind of cooperation has been very successful in Indonesia and has since spread across the nation. By June 2014, there were 206,288 Koperasi registered in Indonesia with over 35 million members.

The other approach currently used in the market is to bundle Takaful benefit into alms products (Shadaqah, Infaq, Waqf, Hibah, etc). For this mechanism at least two schemes are available in the market. The first scheme directly deducts some portion of Takaful contribution as a Waqf fund. The later scheme allows the benefit of Takaful to be distributed as Waqf in case the participant suffers loss or misfortune.

The product of microTakaful is characterized by being simple, easy, economical and immediate, according to OJK. Microtakaful has to be simple and easily understood by all people in terms of policy, underwriting, claims and administrative process. It has to be easy to obtain, either through distribution channels or via mobile applications. Further, microTakaful has to be economical, costing not more than US$4 per annum. The payment of Takaful benefits must be done immediately as the sum is urgently needed by the poor.

Last but not least, we need to explore the importance of mobile applications in promoting Takaful. It is estimated by advisory group Redwing Asia that in 2014 there were more than 300 million mobile phones in Indonesia – outnumbering the total population of the country and suggesting that every Indonesian owns at least one device. Ironically, even people who are categorized as low income carry a mobile device on their hand.

Correlated to this statistic, the usage of mobile applications in distributing Takaful is imperative. Nowadays, people tend to seek answers through search engines rather than ask advice from others – meaning that online media plays an important role in building image, and vice versa, defaming people or organizations.

With its strong foundations and robust government support, the Indonesian Takaful market has the means to cope with the ongoing changes to the economic environment. The forthcoming ASEAN Economic Society will bring both challenges and opportunities for the market.

• • • • •

The article was published by Islamic Finance News on their 17th December 2014 edition – hopefully it’d be useful for all.

Salaam,
Erwin Noekman

Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

UU Asuransi – Bagian 3

Definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Perasuransian adalah sbb:

(1) Asuransi adalah perjanjian antara dua Pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

(A) memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti » penjelasan untuk asuransi umum

atau

(B) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana » penjelasan untuk asuransi jiwa

(2) Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan Kontribusi berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

(A) memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti » penjelasan asuransi umum syariáh

atau

(B) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana » penjelasan asuransi jiwa syariah

(3) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

(4) Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

(5) Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(6) Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(7) Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

(8) Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(9) Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya Peserta, atau pembayaran lain kepada Peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(10) Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

– bagian 3 –

Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

Undang Undang Perasuransian – Bagian 3

Lanjutan isi Undang-Undang tersebut menekankan peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional. Hal itu bisa terwujud manakala industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari maupun pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Untuk itu, Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri.

Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri. Lebih dari itu, Undang-Undang ini memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.

Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.

– bagian 3 –

Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

UU Perasuransian – 02

Selanjutnya dalam upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dilakukan penetapan ketentuan baru dan penyempurnaan ketentuan yang telah ada, antara lain:

• penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;

• penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;

• penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;

• pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan

• penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan dan perilaku usaha yang sehat.

~ bagian 02 ~

Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

UU Perasuransian – 01

Dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) Perasuransian di penghujung September lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penulis ingin berbagi materi UU tsb. Semoga bermanfaat.

Di pembukaan UU disebutkan dasar pertimbangan penerbitan UU tsb sbb:

a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perasuransian;

– bagian 1 –