Menyoal BPJS Syariah

Artikel yang ada di  Laporan Utama Majalah Hidayatullah edisi bulan April 2016, berisikan pandangan dan opini dari berbagai sumber seperti OJK selaku regulator, DSN-MUI, Praktisi Asuransi Syariah, Pengamat Asuransi Syariah Nasional dan Masyarakat Umum.

 

hidayatullah-apr16-1hidayatullah-apr16-2hidayatullah-apr16-3hidayatullah-apr16-4

#MariBerasuransiSyariah

Advertisements

Local Reinsurance Placement in Indonesia

Attended the socialisation of Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) at OJK yesterday. RPOJK literally means draft of OJK rule.

Some pointers can be highlighted:

• Priority cession for domestic reinsurance company — this shall applicable for both treaty and facultative business

• Minimum percentage and/or amount is clearly defined, whichever higher for each line of business

• There will be a joint capacity from all (four) local reinsurance companies > conventional capacity.

• Local reinsurance companies have to become a locomotive for sustainable grwoth of ceding companies.

• PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) – shall be known as Indonesia Re, has been established.

• Indonesia Re shall have IDR 10T of capital. First initiation shall be IDR 900 Bio to be deposit by today. Early 2015 shall have another IDR 600 Bio. In total, as start-up Indonesia Re shall have IDR 1,5T capital.

• Indonesia Re, try to avoid big capital syndrom. Huge capital in the start-up, so would have less prudent underwriting.

• For takaful and/or retakaful, it is still not clear. OJK shall go further discussion over the matters related to (re)takaful in Indonesia.

UU Asuransi – Bagian 3

Definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Perasuransian adalah sbb:

(1) Asuransi adalah perjanjian antara dua Pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

(A) memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti » penjelasan untuk asuransi umum

atau

(B) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana » penjelasan untuk asuransi jiwa

(2) Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan Kontribusi berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

(A) memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti » penjelasan asuransi umum syariáh

atau

(B) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana » penjelasan asuransi jiwa syariah

(3) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

(4) Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

(5) Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(6) Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(7) Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

(8) Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(9) Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya Peserta, atau pembayaran lain kepada Peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(10) Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

– bagian 3 –

Undang Undang Perasuransian – Bagian 3

Lanjutan isi Undang-Undang tersebut menekankan peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional. Hal itu bisa terwujud manakala industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari maupun pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Untuk itu, Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri.

Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri. Lebih dari itu, Undang-Undang ini memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.

Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.

– bagian 3 –

UU Perasuransian – 02

Selanjutnya dalam upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dilakukan penetapan ketentuan baru dan penyempurnaan ketentuan yang telah ada, antara lain:

• penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;

• penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;

• penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;

• pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan

• penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan dan perilaku usaha yang sehat.

~ bagian 02 ~