Syariah / sharia · Syiar

​Kutipan khutbah Jum’at 21 Ramadhan 1438

Kutipan khutbah Jum’at 21 Ramadhan 1438

Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillah, siang tadi saya diberikan kemudahan dan kesempatan untuk mencapai Masjid. Sang Mentari sepertinya “ingin tampil” dan memancarkan sinarnya hingga terik terasa di kulit. Beruntung saya, walau tidak saya ketahui sebelumnya, khatib Jum’at kali ini adalah KH Didin Hafidhudin. 
Siang tadi beliau menyampaikan ceramah seputar semangat umat Islam di bulan Ramadhan yang seyogyanya terus dipertahankan. Setidaknya ada 3 kegiatan baik di bulan Ramadhan yg diharapkan terus dijaga oleh kaum Muslimin. 
Hal yang pertama adalah kegiatan memakmurkan masjid. Beliau menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat Masjid. Tidak mungkin kegiatan umat Islam itu jauh dari Masjid. Masjid menjadi tempat berkumpul dan menjaga ukhuwah islamiyah. Di Masjid, semua Muslim berkumpul dan melakukan shalat berjamaah. 
Abah Didin menyampaikan bahwa seandainya kebiasaan berjamaah ini dipertahankan, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi kemajuan bangsa dan umat. Kegiatan berjamaah ini diharapkan bukan hanya di bidang ibadah, tetapi meluas ke sektor ekonomi dan muamalah. Beliau menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang mempertahankan berjamaah adalah orang yang memilih bertransaksi dengan sesama umat, walaupun di sekelilingnya ada pedagang dari umat lain. Ia tidak mau bertransaksi dengan umat lain. 
Beliau mengutip ayat al Qur’an di surat an Nisa (4) ayat 29 dan salah satu hadits yang intinya adalah perdagangan dilakukan atas dasar ridha dan dilakukan oleh sesama orang yang bertakwa. Beliau menghimbau kepada jamaah agar meniru kegiatan tsb, dengan bertransaksi kepada sesama umat.
Beliau sempat mengambil contoh waralaba milik non-muslim yang luar biasa menghasilkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut tidak dinikmati demi kemajuan Islam. Khatib kembali mengingatkan potongan ayat tadi yang menyebutkan bahwa sama saja kita bunuh diri jika kita tidak melepaskan diri dari kebiasaan bertransaksi bukan dengan sesama Muslim. 
Hal kedua yang beliau sampaikan adalah tentang  kebiasan membaca Qur’an. Khatib mengingatkan bahwa pada suatu masa terdapat peradaban mulia, itu karena umatnya menyandarkan kepada Qur’an. Mereka menjadikan al Qur’an sebagai pedoman hidup mereka untuk segala urusan, ibadah, ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Apabila menginginkan kembalinya peradaban mulia, maka tidak ada jalan lain, kecuali kembali ke tuntunan al Qur’an dan Hadits.
Lalu, hal ketiga yang disinggung adalah tentang semangat berbagi. Apabila semangat ini dipertahankan, maka umat Islam akan memiliki izzah, kemuliaan kaum Muslimin. Bila terlaksana, umat Muslim akan menjadi golongan “tangan di atas” bukan menjadi “tangan di bawah” alias meminta-minta. 
– rangkuman khutbah Jum’at 21 Ramadhan 1438 (16 Juni 2017) di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat dengan khatib KH Didin Hafidhudin –
wallahu’alam bishshawab semoga terhindar dari kesalahan mengutip isi khutbah
@erwin_noekman

Indonesia · Syariah / sharia

Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial – Fatwa MUI

Pada tanggal 13 Mei 2017 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan Fatwa no.24 tahun 2017 mengenai Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui Media Sosial. 

Sebagaimana diketahui fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga memberikan pedoman dalam berhubungan sosial (muamalah). Dengan pedoman ini, diharapkan (utamanya umat Muslim) tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum syar’i. 

Beberapa pedoman yang diatur, diantaranya:
• Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. 

b. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).

c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah
• Setiap  muslim  yang  bermuamalah  melalui  media  sosial diharamkan untuk: 
a.  Melakukan  ghibah,  fitnah,  namimah,  dan  penyebaran permusuhan. 
b.  Melakukan  bullying,  ujaran  kebencian,  dan  permusuhan atas dasar suku,  agama,  ras, atau antar  golongan. 
c.  Menyebarkan  hoax  serta  informasi  bohong  meskipun dengan  tujuan  baik,  seperti  info  tentang  kematian  orang yang  masih hidup. 
d.  Menyebarkan  materi  pornografi,  kemaksiatan,  dan  segala hal  yang  terlarang  secara  syar’i.  
e.  Menyebarkan  konten  yang  benar  tetapi  tidak  sesuai  tempat dan/atau waktunya. 
Semoga kita semua bisa bijak dalam menggunakan media sosial. 
Merdeka!
Jakarta, 06-06-2017

#satukanIndonesia 

#sayaIndonesia 

#IndonesiaBersyariah 

EHN Personal Thought · Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Syiar · Takaful

MENILAI SEBUAH PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG BAIK (#1)

MENILAI SEBUAH PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG BAIK (#1)

 

 

Seseorang pernah bertanya kepada saya, “Bagaimana sebenarnya menilai sebuah perusahaan asuransi syariah yang baik di industri?” Beliau menambahkan, “Saya awam akan hal ini (mengenai asuransi syariah). Saya cuma tahu kalau di asuransi syariah itu ada dana tabarru dan dana perusahaan.”

 

Begitu lah kira-kira pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Alhamdulillah, kembali saya meyakini tingginya ilmu pengetahuan, semakin kita pelajari akan semakin kita merasa banyak tidak tahunya.

 

Saya pribadi melihat bahwa sebuah perusahaan asuransi syariah (PAS) akan berhasil menjalankan amanatnya yaitu melakukan pengelolaan risiko, apabila pengelolaan risiko tersebut “berhasil”. Pengelolaan risiko di PAS terihat apakah hasil pengelolaannya meghasilkan surplus atau malah defisit.

 

Pengelolaan risiko di PAS, ditunjukkan dalam laporan keuangan, yaitu surplus/deficit underwriting. Surplus underwriting berarti menandakan bahwa penerimaan dana tabarru lebih besar daripada pemberian manfaat/santunan (klaim). Surplus ini mengindikasikan bahwa kontribusi (premi syariah) dan pencadangannya ditetapkan secara adequate (memadai).

 

Sebaliknya, apabila hasilnya deficit, maka dapat diindikasikan bahwa penerapan tarif kontribusi dan cadangan, tidak/kurang memadai untuk menutupi besaran pemberian manfaat/santunan kepada Peserta (pemegang polis).

 

ehn - ilustrasi surplus uw

 

Mengapa saya menganggap hal ini penting?

 

Fungsi dan keberadaan PAS dalam pengelolaan asuransi syariah adalah sebagai wakil dari para Peserta. Seluruh dana yang terkumpul sebenarnya adalah dari dan milik para Peserta secara kolektif. Kembali, PAS hanyalah sebagai pengelola risiko, bukan sebagai pemilik dana.

 

Hal ini berbeda dengan skema yang ada di perusahaan asuransi (konvensional). PAK merupakan pemilik dana yang dikumpulkan dari nasabahnya (Tertanggung). Maka indikator keberhasilan adalah, bagaimana PAK mampu memberikan nilai lebih bagi pemegang sahamnya, dalam bentuk laba perusahaan.

 

Di PAS, kondisi yang sama, yaitu memberikan nilai lebih kepada pemilik sebenarnya, yaitu para Peserta. Untuk itulah, keberhasilan PAS menghasilkan surplus dana tabarru menjadi faktor penilai utama.

 

Sangat ironis, apabila pengelolaan dana tabarru menjadi terbengkalai, sementara PAS memperoleh laba yang sedemikian besarnya. Atau barangkali kata yang tepat adalah dzulm (sesuatu yang tidak pada tempatnya ~ inappropriate). Seidealnya, kedua pihak mendapatkan nilai lebih. Peserta mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana tabarru, PAS juga memperoleh keuntungan dari laba perusahaan. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

 

Secara pribadi saya menilai bahwa tujuan dari keberadaan PAS, sebagai sebuah lembaga keuangan syariah — yang merupakan representasi dari value keislaman, maka keberadaannya harus memberikan manfaat dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tujuan dunia dan akhirat harus tertanam dengan baik sejak awal.

 

Lalu, apa kriteria lain untuk menilai sebuah PAS yang baik? To be continued

 

 

– wallahu’alam bish shawab –

 

 

Syariah / sharia · Syiar

Tentang Ekonomi Syariah (Tafsir Salman ITB)

Ekonomi syariah janganlah hanya dibingkai dalam pratik jual beli. Ekonomi syariah harus dilandasi suatu revolusi pemikiran tentang fungsi dan manfaat harta dalam kehidupan dan pasca kehidupan. Harta yang diwakafkan pahalanya akan terus mengalir karena manfaat dari harta itu terus-menerus menggerakkan perekonomian manusia yang masih hidup. Pencapaian ekonomi tidaklah berhenti pada penguasaan pribadi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Dengan demikian, harta akan menjadi alat untuk mencapai level tertinggi kemanusiaan yaitu memakmurkan bumi dan menyejahterakan makhluk lainnya.

 

Dikutip sepenuhnya dari Tafsir Salman – Tafsir Ilmiah Atas Juz’Amma – Surah A;-Mana s.d. Al-Nas oleh Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB – cetakan Mizan – ISBN 978-602-97633-8-6 – Cetakan I, Oktober 2014 (Halaman 491-492)

Sebuah pemaknaan yang sangat mendalam mengenai ekonomi syariah. Saya pribadi sangat sepakat apabila pelaksanaan dan pengelolaan ekonomi syariah, dijalankan untuk dua tujuan, dunia dan akhirat. 

Seandainya, semua umat memahami ini, saya yakin akan semakin banyak pejuang ekonomi syariah yang akan memperbaiki hidup dan kehidupan seluruh alam (bukan hanya bagi umat Muslim, juga bagi non-Muslim dan bagi alam semesta) sehingga tujuan Islam, Insya Allah, akan terwujud sebagai rahmatan lil alamin.

Wallahu’alam bishshawab –

EHN Personal Thought · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

LOSS PARTICIPATION in TAKAFUL

# Written in Bahasa Indonesia, English version insha Allah will come soon #
@erwin_noekman

 

Di akad asuransi syariah (takaful) berlaku distribusi hasil underwriting. Manakala dalam pengelolaan dana tabarru’ terdapat kelebihan (surplus). Hal ini diyakini sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan dana bersama tersebut bisa kembali dinikmati bersama oleh para peserta (yang tidak mengajukan klaim).

Untuk menjadi catatan kita bersama, seandainya terjadi defisit dana tabarru’ maka “yang disalahkan” adalah perusahaan asuransi syariah (takaful operator) selaku pengelola dana tabarru’. Sangkaan yang diberikan kepada pihak tersebut bisa dianggap “lalai” dalam melakukan perhitungan aktuaria atau pencadangan yang kurang tepat.

Suka tidak suka, mau tidak mau, perusahaan asuransi syariah akan melakukan pengetatan akseptasi berupa kenaikan tarif dan deductible, yang ujungnya akan membebani seluruh peserta. Bukan hanya kepada peserta yang mengajukan klaim tadi, tetapi juga ke peserta-peserta lain yang belum /tidak pernah mengajukan klaim.

Peserta yang loyal, mungkin hanya bisa bertanya di dalam hati, mengapa tarifnya menjadi naik dibanding periode sebelumnya. Singkatnya, peserta yang loyal dan tidak/belum pernah mengajukan klaim pun akan mendapatkan “penalti” akibat segelintir peserta yang mengakibatkan defisitnya dana tabarru’.

Peserta yang mengajukan klaim (mungkin) akan berpindah ke tempat lain. Sementara di perusahaan asuransi syariah lain yang belum pernah merasakan klaim dari peserta tersebut, mungkin tidak akan membebani peserta ini dengan kenaikan tarif. Tahu malah bukan tidak mungkin, bisa jadi tarifnya malah turun.

Perusahaan asuransi syariah ini (mungkin) baru akan membebani kenaikan nanti apabila peserta menimbulkan defisit di dana tabarru’-nya. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Sayangnya, tidak ada kewajiban bagi peserta yang mengajukan klaim untuk tetap memberikan kontribusi di dana tabarru’ tempat ia mengajukan klaim. Kalaupun ia ingin bertahan, bisa jadi perusahaan asuransi syariah pun enggan menerimanya dengan pertimbangan loss ratio yang buruk.

Pada sisi ini, dengan segala kefakiran yang ada, saya melihat adanya ketidak-seimbangan atau bahkan tidak-adilan. Karena “penalti” kepada perusahaan asuransi syariah, justru didistribusikan kembali ke para peserta lain (yang tidak mengalami musibah). Sementara bagi peserta yang mengalami musibah, justru bisa melenggang keluar dari kumpulan dana tabarru’ dan berpindah ke perusahaan lain.

Dengan rasional di atas, saya melihat bahwa penerapan loss participation bagi peserta takaful yang mengalami klaim layak menjadi pertimbangan. Saya bukan ingin menciptakan kondisi “sudah jatuh tertimpa tangga pula”, atau membebani lebih lanjut peserta yang sedang mengalami musibah. Tetapi lebih untuk memberikan kemaslahatan dan kesehatan finansial bagi dana tabarru’.

Adapun skema yang menjadi “draft” penerapan loss participation adalah sbb:

Apabila loss ratio peserta melebihi 100% dari total kontribusi yang diberikannya, maka untuk setiap klaim akan terbebani loss participation sebesar 10% dari excess of loss ratio.

Catatan: angka 100% dan 10% merupakan contoh yang besarannya bisa diubah sesuai kebutuhan.

Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Fulan memberikan kontribusi sebesar IDR.100.000.000.000 sebagai bagian dari kepesertaannya dalam dana takaful di Asuransi Syariah Perisai. Sesuai kehendak illahi, Fulan mengalami musibah dan menderita kerugian sebesar IDR.150.000.000.000.

# untuk memudahkan contoh, dalam kasus ini tidak diberlakukan deductible polis –

Dalam kondisi normal, sesuai dengan akad yang telah disepakati, Asuransi Syariah Perisai memberikan manfaat sesuai nilai kerugian, yaitu sebesar IDR.150.000.000. Akibat klaim ini, kesehatan keuangan dana tabarru’ Asuransi Syariah Perisai pun menjadi terganggu. Sehingga terjadi defisit dana tabarru’, sebesar IDR.1.000.000.000. Sesuai dengan ketentuan, maka Asuransi Syariah Perisai harus menyediakan qardh untuk menutupi defisit tersebut. Dampak paling jelas adalah Asuransi Syariah Perisai tidak bisa membagikan surplus underwriting, karena hasilnya minus. Berikutnya, Asuransi Syariah Perisai akan menaikkan tarifnya guna menutupi defisit tersebut.

Alternatif yang ingin disampaikan adalah, dengan disepakatinya loss participation, maka kerugian sebesar IDR.150.000.000.000 turut menjadi beban dari peserta yang mengajukan klaim. Dalam hal ini, perhitungannya adalah IDR.50.000.000 x 10% = IDR.5.000.000.000 ditanggung kembali oleh peserta yang mengajukan klaim. Sehingga total manfaat yang diterimanya adalah sebesar IDR.145.000.000.000 (bukan IDR.150.000.000.000). Dengan tambahan loss participation ini, maka dana tabarru’ perusahaan Asuransi Syariah Perisai tidak menjadi defisit. Posisi dana tabarru’ masih positif IDR.4.000.000.000 (dibandingkan minus IDR.1.000.000.000 di atas).

Harap tetap diingat, untuk skenario manapun di atas:-
Walaupun klaim terbayarkan, baik dengan qardh maupun loss participation, tetapi kesehatan keuangan (tingkat solvabilitas) dana tabarru’ bisa jadi tetap tidak tertolong. Dampaknya, perusahaan Asuransi Syariah Perisai mendapatkan “surat cinta” dari regulator, karena RBC-nya di bawah ketentuan. Akibatnya, Asuransi Syariah Perisai, bisa menjalani “masa pemulihan”, atau bahkan bisa mendapatkan sanksi.

Penerapan loss participation ini sebenarnya bisa kita lihat di ART (alternative risk transfer) atau finite (re)insurance. Skema yang mirip dengan loss spreading dengan rentan waktu sekian tahun.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar saya menyampaikan usulan ini. Yang pertama adalah dengan diterapkannya loss participation ini, setidaknya dana tabarru’ mempunyai buffer (excess of loss). Walaupun (mungkin) tidak mampu menolong kesehatan keuangan dana tabarru’ seutuhnya, tetapi tentunya akan bisa memberikan kontribusi sebagai pelampung solvabilitas (catatan bahwa qardh tidak bisa menjadi pelampung RBC).

Pertimbangan kedua adalah, peserta yang mengajukan klaim, justru turut membantu kesehatan dana tabarru’. Walaupun ia mengalami musibah, namun di kesempatan yang sama, ia masih bisa memberikan kontribusi kepada peserta lain, supaya tidak terbebani berupa kenaikan tarif di tahun berikutnya.

Pertimbangan ketiga adalah rasional bahwa apabila ada peserta “baik” yang tidak mengajukan klaim, peserta tersebut bisa mendapatkan surplus underwriting, maka sebaliknya apabila ada peserta “kurang baik” maka peserta tersebut bisa dikenakan loss participation.

Pertimbangan terakhir, walaupun agak extreme, penalti di loss participation ini sebagai “pembelajaran” bagi para peserta untuk turut berusaha menjaga diri dan kepentingannya, dan kalaupun musibah terjadi, akan tetap berusaha meminimalisasi dampaknya.

Sebagai catatan bahwa tidak boleh ada sepeser pun, dana dari loss participation ini dinikmati oleh perusahaan asuransi syariah, seutuhnya harus masuk ke dana tabarru’. Barangkali ini mirip dengan penalti di Kartu Kredit Syariah, bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, dikenakan penalti dan dana dari penalti ini tidak boleh menjadi bagian dari keuntungan Bank penerbit Kartu Kredit Syariah, melainkan masuk ke dana kebajikan.

Bisa atau tidaknya diterapkan, mari sama-sama sumbang saran dan pendapat, baik dari sisi regulasi, praktek asuransi dan kaidah syariah. Insya Allah semuanya demi kebaikan dan kesehatan industri asuransi syariah (di manapun).

 

Wallahu’alam bishshawab :-