Indonesia · Syariah / sharia

Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial – Fatwa MUI

Pada tanggal 13 Mei 2017 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan Fatwa no.24 tahun 2017 mengenai Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui Media Sosial. 

Sebagaimana diketahui fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga memberikan pedoman dalam berhubungan sosial (muamalah). Dengan pedoman ini, diharapkan (utamanya umat Muslim) tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum syar’i. 

Beberapa pedoman yang diatur, diantaranya:
• Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. 

b. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).

c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah
• Setiap  muslim  yang  bermuamalah  melalui  media  sosial diharamkan untuk: 
a.  Melakukan  ghibah,  fitnah,  namimah,  dan  penyebaran permusuhan. 
b.  Melakukan  bullying,  ujaran  kebencian,  dan  permusuhan atas dasar suku,  agama,  ras, atau antar  golongan. 
c.  Menyebarkan  hoax  serta  informasi  bohong  meskipun dengan  tujuan  baik,  seperti  info  tentang  kematian  orang yang  masih hidup. 
d.  Menyebarkan  materi  pornografi,  kemaksiatan,  dan  segala hal  yang  terlarang  secara  syar’i.  
e.  Menyebarkan  konten  yang  benar  tetapi  tidak  sesuai  tempat dan/atau waktunya. 
Semoga kita semua bisa bijak dalam menggunakan media sosial. 
Merdeka!
Jakarta, 06-06-2017

#satukanIndonesia 

#sayaIndonesia 

#IndonesiaBersyariah 

EHN Personal Thought · Syiar · Takaful

Surat Terbuka – Usulan Kepemilikan Bersama Asuransi Syariah oleh Muslim Indonesia

usulan

Bismillahirrahmaanirrahiim

Jakarta, Ahad 5 Rabiul Awal 1438 / 4 Desember 2016

Kepada Yth.
Para Pejuang Keuangan Syariah
Di tempat

Assalaamu’alaykum warahmatullahi wa barakatuh,

Hal:  Usulan Kepemilikan Bersama Asuransi Syariah oleh Muslim Indonesia

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, yang masih memberikan karunia terbesarnya berupa Iman dan Islam serta kesehatan bagi kita semua hingga saat ini. Shalawat serta salaam juga kita curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, semoga kita semua tetap istiqamah menjalankan ajarannya dan termasuk dalam Umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Seiring dengan “kebangkitan iman” yang sedang dirasakan oleh umat Muslim Indonesia, besar harapan saya ghirah dan semangat menjaga keislaman juga dijalankan dalam maqashid syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Tak dapat dipungkiri, baik sengaja maupun tidak sengaja, banyak sekali umat Muslim yang terjebak dalam sistem perekonomian ribawi. Belum lagi yang secara sadar maupun tidak sadar, tergulung dalam aktivitas ekonomi yang penuh gharar, maysir, riswah, mengandung zat haram, maksiat, dsj.

Ide yang dicetuskan untuk memiliki Bank Syariah, merupakan ide mulia. Apabila tujuan kepemilikannya untuk membantu umat, tentunya aktivitas dan operasional Bank Syariah ini nantinya tidak memberikan encouragement atau endorsement kepada Umat untuk berhutang. Melainkan lebih membantu Umat dalam pembiayaan (modal usaha/kerja/produktif, bukan untuk kegiatan konsumtif).

Seiring itu, agar Umat juga mempunyai solusi perlindungan yang sesuai syariah, perlu juga sebuah Perusahaan Asuransi Syariah (ta’min, takaful, taawun). Tujuannya pun harus sama, yaitu menyelamatkan Umat dari kesulitan masa depan apabila musibah menimpanya.

Mekanisme asuransi syariah, sejatinya adalah bentuk kerjasama / gotong-royong, di antara sesama Peserta asuransi syariah.

Para Peserta menggunakan akad hibah (donasi, kontribusi) untuk mengumpulkan Dana Kebajikan (Tabarru). Dana Kebajikan yang terkumpul ini dapat digunakan untuk memberikaan manfaat bagi Peserta yang mengalami musibah. Insya Allah, dengan menggunakan akad ini, tidak ada unsur riba manakala seseorang mendapatkan manfaat manakala ia mengalami musibah.

Secara prinsip, seorang shabibul musibah dibantu oleh Peserta lain yang tidak menderita kemalangan. Bagi shahibul musibah, ia beruntung karena Saudar-saudara Muslimnya, membantunya manakala ia mendapatkan kesusahan. Sedangkan, bagi Peserta yang “beruntung” tidak mengalami musibah, ia pun mendapatkan ganjaran lebih besar lagi, karena membantu Saudara Muslimnya yang sedang mengalami kesusahan. Apalagi, kalau shahibul musibah mendoakan Saudara Muslimnya yang sudah membantunya. Masyaa Allah, silakan dhitung berapa “keuntungan” menjadi Peserta Asuransi Syariah.

Peran sebuah Perusahaan Asuransi Syariah adalah sebagai Pengelola Dana Kebajikan. Dana Kebajikan adalah milik seluruh Peserta (bukan milik Perusahaan). Perusahaan bekerja untuk mengelola keanggotaan dan melakukan administrasi dan meneruskan pemberian manfaat kepada shahibul musibah (~ kira-kira seperti peran amil zakat yang menyalurkan donasi dari para muzaki).

Satu tambahan lagi, sesuai dengan prinsip syariah, apabila pengelolalaan Dana Kebajikan berlebih (jumlah donasi lebih besar dari besaran manfaat kepada shahibul musibah), maka surplus ini bisa dikembalikan kembali ke para Peserta. Unsur kebaikan inilah yang menjadi nilai lebih, bila dibandingkan operasional konvensional yang akan mengambil seluruh keuntungan pengelolaan asuransi pada umumnya.

Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan pendirian atau kepemilikan Asuransi Syariah tentunya bukan mencari keuntungan semata bagi pemilik modal. Bukan semata mengejar besaran profit bagi pemilik modal, melainkan fokus demi penyelamatan Umat dan

Untuk mendirikannya, sebenarnya tidak perlu modal yang terlalu besar. Pendirian sebuah Perusahaan Asuransi Syariah hanya membutuhkan modal Rp. 50 miliar. Dengan melibatkan ribuan atau jutaan partisipasi Muslim, besaran “patungan” sangat minim.

Semisal, jamaah shalat Jumat 212 lalu mengeluarkan sedikit donasi, cukup Rp.6.500, tentunya sudah cukup untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah. Dan seluruh jamaah sudah menjadi “pemegang saham” sebuah Perusahaan Asuransi Syariah.

Alternatif lain, bisa juga dengan mengakuisisi atau membeli perusahaan asuransi yang sudah ada, kemudian dimurnikan kesyariahaannya agar mencapai maqashid syariah. Besaran angkanya pun kurang-lebih sama dengan kebutuhan untuk mendirikan perusahaan.

Selanjutnya, guna memastikan keberlangsungan Perusahaan Asuransi Syariah di atas sesuai niatan awal, diperlukan sumber daya insani yang mumpuni, yang siap berjihad, siap hijrah, siap bersikap FAST (fathanah, amanah, shidiq dan tabligh). Saya pribadi, masih meyakini, masih banyak orang baik di negeri ini. Biarlah yang baik menyebarkan kebaikan, sebagaimana kapur barus membersihkan keruhnya air kotor.

Demikian surat terbuka kepada seluruh pejuang keuangan syariah di manapun berada. Semoga Allah azza wa jalla, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua,

Jazakumullah khairan katsiran,

 

Erwin Noekman
(untuk dan atas nama pribadi)

 

# catatan penting dan wajib dibaca:

Mengapa usulan di atas menggunakan “batasan” hanya kepada Muslim? Hal ini semata, dikarenakan tujuan dan niat serta pengharapan yang bukan melulu dalam artian duniawi atau harta, melainkan untuk tujuan akhirat. Dikarenakan minimnya pemahaman saya akan ajaran atau keyakinan agama lain, maka saya menuliskan “batasan” bagi Muslim. Sekiranya, Umat lain juga mempunyai niat dan tujuan yang sama (bukan bertujuan keuntungan semata) silakan bergabung, karena ide ini terbuka bagi siapa saja.

 

 

Indonesia · Insurance

Local Reinsurance Placement in Indonesia

Attended the socialisation of Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) at OJK yesterday. RPOJK literally means draft of OJK rule.

Some pointers can be highlighted:

• Priority cession for domestic reinsurance company — this shall applicable for both treaty and facultative business

• Minimum percentage and/or amount is clearly defined, whichever higher for each line of business

• There will be a joint capacity from all (four) local reinsurance companies > conventional capacity.

• Local reinsurance companies have to become a locomotive for sustainable grwoth of ceding companies.

• PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) – shall be known as Indonesia Re, has been established.

• Indonesia Re shall have IDR 10T of capital. First initiation shall be IDR 900 Bio to be deposit by today. Early 2015 shall have another IDR 600 Bio. In total, as start-up Indonesia Re shall have IDR 1,5T capital.

• Indonesia Re, try to avoid big capital syndrom. Huge capital in the start-up, so would have less prudent underwriting.

• For takaful and/or retakaful, it is still not clear. OJK shall go further discussion over the matters related to (re)takaful in Indonesia.

EHN Personal Thought · Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Syiar · Takaful

Indonesia: The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

image

image

Indonesia:
The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

• • • • •

MICROTAKAFUL – Erwin Noekman
http://www.erwin-noekman.com
email@erwin-noekman
@erwin_noekman

• • • • •

There are plenty reasons why Indonesia has become a ‘trending topic’ in terms of Takaful [which in Indonesia is known as asuransi Shariah (Shariah insurance)].

Firstly, with its 208 million-strong Muslim population, Indonesia cannot be ignored as one of the largest Takaful markets in the world.

Secondly, there has been a growing awareness of the Maqasid (goal) Shariah.

In addition, Takaful operators in the country have commited to mutual cooperation in order to explore alternative distribution channels to access the low income segment.

Last but not least, the usage of information technology in Takaful distribution is promoting greater penetration.

• • • • •

Indonesia has been acknowledged by many as one of the biggest potential markets for Takaful. For years, the country has achieved stable and sustainable growth and there is still plenty of room for further development. Although it has not yet been explored or intensified properly, there has however been growing atention and support from the government. In 2013, the market recorded a remarkable 43% growth according to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hypothetically the development of Takaful is heavily correlated to the development of Islamic finance – as is the public awareness of the option. Statistically, awareness of Takaful is far from adequate for most Indonesians, especially in rural areas. This is a challenge as well as opportunity. The average Takaful contribution for every person in Indonesia is approximately IDR35,944 (US$3) per annum according to OJK, while the average gross domestic income of Indonesia is US$5,477 per annum, meaning that Takaful contributes only 0.05% of average Indonesian expenses.

The government also plays an important role in terms of Takaful literacy. The Indonesian government recently launched the new Insurance Act, which is designed to encourage the existence of Takaful operators in Indonesia, including an eventual spin-off for Takaful windows. There are also additional regulations being prepared to support the Act.

Islamic finance in Indonesia is expected to grow by at least 20% over the next 10 years, according to Muliaman D Hadad, the chairman of OJK – and is being encouraged by the government in
order to ensure economic stability from systemic failure.

Whilst the potential is there, Takaful operators are opting for new ways to increase awareness. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), the Indonesian Takaful Association, with full support from OJK, has set up a microTakaful task force. OJK also helps in conducting surveys, seminars and studies in microTakaful. As the result, AASI has also set up a consortium and launched a generic product which combines benefits from both General and Family Takaful.

Koperasi (Co-operative) (including Baytul Maal wa Tamwil (BMT) or Shariah based co-operatives) play an important role in microTakaful distribution, especially to reach low income and people in rural areas.

Takaful is more acceptable to these people, due to its similarity with Koperasi scheme. The spirit of togetherness in Takaful is reflected in the form of Koperasi: where people can save and borrow money, staples, food, machines, tools and such, which are self-funded by members.

This kind of cooperation has been very successful in Indonesia and has since spread across the nation. By June 2014, there were 206,288 Koperasi registered in Indonesia with over 35 million members.

The other approach currently used in the market is to bundle Takaful benefit into alms products (Shadaqah, Infaq, Waqf, Hibah, etc). For this mechanism at least two schemes are available in the market. The first scheme directly deducts some portion of Takaful contribution as a Waqf fund. The later scheme allows the benefit of Takaful to be distributed as Waqf in case the participant suffers loss or misfortune.

The product of microTakaful is characterized by being simple, easy, economical and immediate, according to OJK. Microtakaful has to be simple and easily understood by all people in terms of policy, underwriting, claims and administrative process. It has to be easy to obtain, either through distribution channels or via mobile applications. Further, microTakaful has to be economical, costing not more than US$4 per annum. The payment of Takaful benefits must be done immediately as the sum is urgently needed by the poor.

Last but not least, we need to explore the importance of mobile applications in promoting Takaful. It is estimated by advisory group Redwing Asia that in 2014 there were more than 300 million mobile phones in Indonesia – outnumbering the total population of the country and suggesting that every Indonesian owns at least one device. Ironically, even people who are categorized as low income carry a mobile device on their hand.

Correlated to this statistic, the usage of mobile applications in distributing Takaful is imperative. Nowadays, people tend to seek answers through search engines rather than ask advice from others – meaning that online media plays an important role in building image, and vice versa, defaming people or organizations.

With its strong foundations and robust government support, the Indonesian Takaful market has the means to cope with the ongoing changes to the economic environment. The forthcoming ASEAN Economic Society will bring both challenges and opportunities for the market.

• • • • •

The article was published by Islamic Finance News on their 17th December 2014 edition – hopefully it’d be useful for all.

Salaam,
Erwin Noekman