Indonesia · Syariah / sharia · Uncategorized

Tidak / Belum Syariahnya Lembaga Keuangan Syariah (?)

Di kalangan masyarakat umum saat ini banyak beredar pandangan dan opini, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dianggap “sama saja” dengan lembaga keuangan konvensional. Bahkan terdapat pula yang menyatakan haramnya LKS.

LKS bisa berupa Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pergadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Modal Ventura Syariah, Pasar Modal Syariah, Koperasi Syariah, dsj.

Saya sendiri melihat kondisi ini sebagai sebuah upaya menuju kesempurnaan. Tidak bisa dipungkiri, praktik yang dijalankan para pelaku dan praktisi LKS masih jauh dari kesesuain syariah sebagaimana diharapkan.

Sepakat, apa yang belum murni, perlu usaha bersama-sama untuk memurnikannya. Yang belum sempurna, jangan kita tinggalkan. Pilihannya, bersama-sama membantu mencari solusi untuk memurnikannya, atau membiarkannya menjadi sangat tidak syariah.

Di saat yg sama, perlu juga sama-sama introspeksi dan muhasabah…

Di LKS itu sendiri diperlukan langkah ke depan umtuk berpraktik, apakah “berani” menunjukkan kesyariahannya atau malah menjurus ke sekuler.

Saya sendiri, mengamati banyak di praktik.nya… para pelaku (junior?) yg tidak/belum memahami esensi dari keberadaan LKS itu sendiri.

Yang sederhana… Pelaku LKS masih menggunakan jargon atau istilah konvensional,…

Sehingga saat moment of truth seorang pelaku LKS bertemu dengan calon nasabah atau mystery guest penjelasan jasa atau produk yang disampaikan, tidak jauh dari konvensional, sehingga bukan tidak mungkin langsung diberikan label… “sama saja dengan konvensional”

Wallahu’alam bish shawab

EHN Personal Thought · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

LOSS PARTICIPATION in TAKAFUL

# Written in Bahasa Indonesia, English version insha Allah will come soon #
@erwin_noekman

 

Di akad asuransi syariah (takaful) berlaku distribusi hasil underwriting. Manakala dalam pengelolaan dana tabarru’ terdapat kelebihan (surplus). Hal ini diyakini sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan dana bersama tersebut bisa kembali dinikmati bersama oleh para peserta (yang tidak mengajukan klaim).

Untuk menjadi catatan kita bersama, seandainya terjadi defisit dana tabarru’ maka “yang disalahkan” adalah perusahaan asuransi syariah (takaful operator) selaku pengelola dana tabarru’. Sangkaan yang diberikan kepada pihak tersebut bisa dianggap “lalai” dalam melakukan perhitungan aktuaria atau pencadangan yang kurang tepat.

Suka tidak suka, mau tidak mau, perusahaan asuransi syariah akan melakukan pengetatan akseptasi berupa kenaikan tarif dan deductible, yang ujungnya akan membebani seluruh peserta. Bukan hanya kepada peserta yang mengajukan klaim tadi, tetapi juga ke peserta-peserta lain yang belum /tidak pernah mengajukan klaim.

Peserta yang loyal, mungkin hanya bisa bertanya di dalam hati, mengapa tarifnya menjadi naik dibanding periode sebelumnya. Singkatnya, peserta yang loyal dan tidak/belum pernah mengajukan klaim pun akan mendapatkan “penalti” akibat segelintir peserta yang mengakibatkan defisitnya dana tabarru’.

Peserta yang mengajukan klaim (mungkin) akan berpindah ke tempat lain. Sementara di perusahaan asuransi syariah lain yang belum pernah merasakan klaim dari peserta tersebut, mungkin tidak akan membebani peserta ini dengan kenaikan tarif. Tahu malah bukan tidak mungkin, bisa jadi tarifnya malah turun.

Perusahaan asuransi syariah ini (mungkin) baru akan membebani kenaikan nanti apabila peserta menimbulkan defisit di dana tabarru’-nya. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Sayangnya, tidak ada kewajiban bagi peserta yang mengajukan klaim untuk tetap memberikan kontribusi di dana tabarru’ tempat ia mengajukan klaim. Kalaupun ia ingin bertahan, bisa jadi perusahaan asuransi syariah pun enggan menerimanya dengan pertimbangan loss ratio yang buruk.

Pada sisi ini, dengan segala kefakiran yang ada, saya melihat adanya ketidak-seimbangan atau bahkan tidak-adilan. Karena “penalti” kepada perusahaan asuransi syariah, justru didistribusikan kembali ke para peserta lain (yang tidak mengalami musibah). Sementara bagi peserta yang mengalami musibah, justru bisa melenggang keluar dari kumpulan dana tabarru’ dan berpindah ke perusahaan lain.

Dengan rasional di atas, saya melihat bahwa penerapan loss participation bagi peserta takaful yang mengalami klaim layak menjadi pertimbangan. Saya bukan ingin menciptakan kondisi “sudah jatuh tertimpa tangga pula”, atau membebani lebih lanjut peserta yang sedang mengalami musibah. Tetapi lebih untuk memberikan kemaslahatan dan kesehatan finansial bagi dana tabarru’.

Adapun skema yang menjadi “draft” penerapan loss participation adalah sbb:

Apabila loss ratio peserta melebihi 100% dari total kontribusi yang diberikannya, maka untuk setiap klaim akan terbebani loss participation sebesar 10% dari excess of loss ratio.

Catatan: angka 100% dan 10% merupakan contoh yang besarannya bisa diubah sesuai kebutuhan.

Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Fulan memberikan kontribusi sebesar IDR.100.000.000.000 sebagai bagian dari kepesertaannya dalam dana takaful di Asuransi Syariah Perisai. Sesuai kehendak illahi, Fulan mengalami musibah dan menderita kerugian sebesar IDR.150.000.000.000.

# untuk memudahkan contoh, dalam kasus ini tidak diberlakukan deductible polis –

Dalam kondisi normal, sesuai dengan akad yang telah disepakati, Asuransi Syariah Perisai memberikan manfaat sesuai nilai kerugian, yaitu sebesar IDR.150.000.000. Akibat klaim ini, kesehatan keuangan dana tabarru’ Asuransi Syariah Perisai pun menjadi terganggu. Sehingga terjadi defisit dana tabarru’, sebesar IDR.1.000.000.000. Sesuai dengan ketentuan, maka Asuransi Syariah Perisai harus menyediakan qardh untuk menutupi defisit tersebut. Dampak paling jelas adalah Asuransi Syariah Perisai tidak bisa membagikan surplus underwriting, karena hasilnya minus. Berikutnya, Asuransi Syariah Perisai akan menaikkan tarifnya guna menutupi defisit tersebut.

Alternatif yang ingin disampaikan adalah, dengan disepakatinya loss participation, maka kerugian sebesar IDR.150.000.000.000 turut menjadi beban dari peserta yang mengajukan klaim. Dalam hal ini, perhitungannya adalah IDR.50.000.000 x 10% = IDR.5.000.000.000 ditanggung kembali oleh peserta yang mengajukan klaim. Sehingga total manfaat yang diterimanya adalah sebesar IDR.145.000.000.000 (bukan IDR.150.000.000.000). Dengan tambahan loss participation ini, maka dana tabarru’ perusahaan Asuransi Syariah Perisai tidak menjadi defisit. Posisi dana tabarru’ masih positif IDR.4.000.000.000 (dibandingkan minus IDR.1.000.000.000 di atas).

Harap tetap diingat, untuk skenario manapun di atas:-
Walaupun klaim terbayarkan, baik dengan qardh maupun loss participation, tetapi kesehatan keuangan (tingkat solvabilitas) dana tabarru’ bisa jadi tetap tidak tertolong. Dampaknya, perusahaan Asuransi Syariah Perisai mendapatkan “surat cinta” dari regulator, karena RBC-nya di bawah ketentuan. Akibatnya, Asuransi Syariah Perisai, bisa menjalani “masa pemulihan”, atau bahkan bisa mendapatkan sanksi.

Penerapan loss participation ini sebenarnya bisa kita lihat di ART (alternative risk transfer) atau finite (re)insurance. Skema yang mirip dengan loss spreading dengan rentan waktu sekian tahun.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar saya menyampaikan usulan ini. Yang pertama adalah dengan diterapkannya loss participation ini, setidaknya dana tabarru’ mempunyai buffer (excess of loss). Walaupun (mungkin) tidak mampu menolong kesehatan keuangan dana tabarru’ seutuhnya, tetapi tentunya akan bisa memberikan kontribusi sebagai pelampung solvabilitas (catatan bahwa qardh tidak bisa menjadi pelampung RBC).

Pertimbangan kedua adalah, peserta yang mengajukan klaim, justru turut membantu kesehatan dana tabarru’. Walaupun ia mengalami musibah, namun di kesempatan yang sama, ia masih bisa memberikan kontribusi kepada peserta lain, supaya tidak terbebani berupa kenaikan tarif di tahun berikutnya.

Pertimbangan ketiga adalah rasional bahwa apabila ada peserta “baik” yang tidak mengajukan klaim, peserta tersebut bisa mendapatkan surplus underwriting, maka sebaliknya apabila ada peserta “kurang baik” maka peserta tersebut bisa dikenakan loss participation.

Pertimbangan terakhir, walaupun agak extreme, penalti di loss participation ini sebagai “pembelajaran” bagi para peserta untuk turut berusaha menjaga diri dan kepentingannya, dan kalaupun musibah terjadi, akan tetap berusaha meminimalisasi dampaknya.

Sebagai catatan bahwa tidak boleh ada sepeser pun, dana dari loss participation ini dinikmati oleh perusahaan asuransi syariah, seutuhnya harus masuk ke dana tabarru’. Barangkali ini mirip dengan penalti di Kartu Kredit Syariah, bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, dikenakan penalti dan dana dari penalti ini tidak boleh menjadi bagian dari keuntungan Bank penerbit Kartu Kredit Syariah, melainkan masuk ke dana kebajikan.

Bisa atau tidaknya diterapkan, mari sama-sama sumbang saran dan pendapat, baik dari sisi regulasi, praktek asuransi dan kaidah syariah. Insya Allah semuanya demi kebaikan dan kesehatan industri asuransi syariah (di manapun).

 

Wallahu’alam bishshawab :-

 

 

EHN Personal Thought · Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Syiar · Takaful

Indonesia: The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

image

image

Indonesia:
The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

• • • • •

MICROTAKAFUL – Erwin Noekman
http://www.erwin-noekman.com
email@erwin-noekman
@erwin_noekman

• • • • •

There are plenty reasons why Indonesia has become a ‘trending topic’ in terms of Takaful [which in Indonesia is known as asuransi Shariah (Shariah insurance)].

Firstly, with its 208 million-strong Muslim population, Indonesia cannot be ignored as one of the largest Takaful markets in the world.

Secondly, there has been a growing awareness of the Maqasid (goal) Shariah.

In addition, Takaful operators in the country have commited to mutual cooperation in order to explore alternative distribution channels to access the low income segment.

Last but not least, the usage of information technology in Takaful distribution is promoting greater penetration.

• • • • •

Indonesia has been acknowledged by many as one of the biggest potential markets for Takaful. For years, the country has achieved stable and sustainable growth and there is still plenty of room for further development. Although it has not yet been explored or intensified properly, there has however been growing atention and support from the government. In 2013, the market recorded a remarkable 43% growth according to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hypothetically the development of Takaful is heavily correlated to the development of Islamic finance – as is the public awareness of the option. Statistically, awareness of Takaful is far from adequate for most Indonesians, especially in rural areas. This is a challenge as well as opportunity. The average Takaful contribution for every person in Indonesia is approximately IDR35,944 (US$3) per annum according to OJK, while the average gross domestic income of Indonesia is US$5,477 per annum, meaning that Takaful contributes only 0.05% of average Indonesian expenses.

The government also plays an important role in terms of Takaful literacy. The Indonesian government recently launched the new Insurance Act, which is designed to encourage the existence of Takaful operators in Indonesia, including an eventual spin-off for Takaful windows. There are also additional regulations being prepared to support the Act.

Islamic finance in Indonesia is expected to grow by at least 20% over the next 10 years, according to Muliaman D Hadad, the chairman of OJK – and is being encouraged by the government in
order to ensure economic stability from systemic failure.

Whilst the potential is there, Takaful operators are opting for new ways to increase awareness. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), the Indonesian Takaful Association, with full support from OJK, has set up a microTakaful task force. OJK also helps in conducting surveys, seminars and studies in microTakaful. As the result, AASI has also set up a consortium and launched a generic product which combines benefits from both General and Family Takaful.

Koperasi (Co-operative) (including Baytul Maal wa Tamwil (BMT) or Shariah based co-operatives) play an important role in microTakaful distribution, especially to reach low income and people in rural areas.

Takaful is more acceptable to these people, due to its similarity with Koperasi scheme. The spirit of togetherness in Takaful is reflected in the form of Koperasi: where people can save and borrow money, staples, food, machines, tools and such, which are self-funded by members.

This kind of cooperation has been very successful in Indonesia and has since spread across the nation. By June 2014, there were 206,288 Koperasi registered in Indonesia with over 35 million members.

The other approach currently used in the market is to bundle Takaful benefit into alms products (Shadaqah, Infaq, Waqf, Hibah, etc). For this mechanism at least two schemes are available in the market. The first scheme directly deducts some portion of Takaful contribution as a Waqf fund. The later scheme allows the benefit of Takaful to be distributed as Waqf in case the participant suffers loss or misfortune.

The product of microTakaful is characterized by being simple, easy, economical and immediate, according to OJK. Microtakaful has to be simple and easily understood by all people in terms of policy, underwriting, claims and administrative process. It has to be easy to obtain, either through distribution channels or via mobile applications. Further, microTakaful has to be economical, costing not more than US$4 per annum. The payment of Takaful benefits must be done immediately as the sum is urgently needed by the poor.

Last but not least, we need to explore the importance of mobile applications in promoting Takaful. It is estimated by advisory group Redwing Asia that in 2014 there were more than 300 million mobile phones in Indonesia – outnumbering the total population of the country and suggesting that every Indonesian owns at least one device. Ironically, even people who are categorized as low income carry a mobile device on their hand.

Correlated to this statistic, the usage of mobile applications in distributing Takaful is imperative. Nowadays, people tend to seek answers through search engines rather than ask advice from others – meaning that online media plays an important role in building image, and vice versa, defaming people or organizations.

With its strong foundations and robust government support, the Indonesian Takaful market has the means to cope with the ongoing changes to the economic environment. The forthcoming ASEAN Economic Society will bring both challenges and opportunities for the market.

• • • • •

The article was published by Islamic Finance News on their 17th December 2014 edition – hopefully it’d be useful for all.

Salaam,
Erwin Noekman