EHN Personal Thought · Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Syiar · Takaful

Asuransi Syariah sebagai Solusi Kemakmuran Bersama bagi seluruh Anak Bangsa

Asuransi Syariah sebagai Solusi Kemakmuran Bersama bagi seluruh Anak Bangsa

@erwin_noekman

— didistribusikan sebagai Press Release Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dalam rangka Insurance Day 2015 —

Masa sulit yang sedang dihadapi bangsa Indonesia menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sistem ekonomi yang ada saat ini pun sedang mengalami ujian berat. Untuk itu sangat diperlukan sebuah solusi dan penerapan sistem ekonomi yang bukan hanya menyelamatkan bangsa untuk masa kini tetapi juga bisa memberikan jaminan kemakmuran di masa yang akan datang dan mewujudkan visi kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila.

Sistem ekonomi yang dimaksud tentunya harus bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh bangsa. Sebuah sistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bukan hanya terbatas bagi para pelaku transaksi itu sendiri, melainkan bagi pihak lain yang bahkan mungkin tidak ada kaitannya dengan transaksi itu sendiri. Secara khusus, industri perasuransian sebagai bagian tidak terlepas dari sistem perekonomian Indonesia pun perlu menjadi perhatian kita bersama.

Secara tradisional, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai sebuah sistem perlindungan yang luhur. Bangsa Indonesia dikenal sejak lama sebagai bangsa yang ramah, santun, saling menolong satu-sama-lain (ta’awun) dan saling melindungi (takafuli), manakala ada rekan atau kerabat yang mengalami musibah atau malapetaka. Sistem yang kita kenal sebagai gotong-royong adalah sebuah solusi sistem ekonomi kerakyatan yang nyata. Semua pihak terbukti diuntungkan dalam sistem ini. Hal ini sebenarnya merupakan bagian dari sistem ekonomi syariáh, termasuk asuransi syariah.

Keluhuran nilai bangsa Indonesia yang terkenal dengan sikap gotong-royongnya, merupakan modal kuat dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Ekonomi syariáh terbukti mampu melewati badai krisis di berbagai belahan dunia. Sementara ekonomi yang “kurang beretika” rontok di perjalanannya.

Saat ini asuransi syariah masih mempunyai porsi relatif kecil bila dibandingkan secara total perasuransian nasional. Namun demikian, tingkat pertumbuhan asuransi syariáh relatif lebih baik bila dibandingkan dengan industri sejenis di lahan konvensional.

Asuransi syariah itu sendiri dengan prinsip dan asas saling tolong menolong dan saling melindungi di antara sesama peserta selayaknya diyakini sebagai sebuah sistem ekonomi yang sustainable terhadap perubahan jaman. Hal ini akan menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus meyakini dan mengembangkan ekonomi syariah.

Asuransi syariah sebenarnya merupakan sistem ekonomi saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi pelaku asuransi syariáh keuntungan diperoleh dengan memperoleh bagian atas pengelolaan bisnisnya (ujrah pengelola). Pihak perantara yang terlibat dalam proses transaksi syariáh berhak atas ujrah (fee, brokege, commission) dari jerih payahnya. Selain mendapatkan perlindungan, para Peserta pun turut memperoleh bagian atas keuntungan apabila transaksi tersebut memberikan nilai lebih (surplus underwriting). Bahkan, lebih jauh lagi, pihak-pihak yang tidak terlibat (misalnya masyarakat faqir, miskin, dhuafa) dalam transaksi bisnis syariah pun bisa merasakan manfaat dari transaksi non-ribawi ini semisal dalam bentuk zakat, infak, shaqadah atau jariyah.

Sistem “ekonomi kerakyatan” inilah merupakan esensi dari keluhuran nilai masyarakat Indonesia yang diusung sejak lama, yaitu prinsip gotong-royong.

Asuransi syariah sendiri sesuai dengan prinsip yang dianutnya, akan terus menjalankan operasional dengan penuh kepatuhan terhadap nilai-nilai good corporate governance, dan menjalan bisnis dengan penuh etika dan moral yang tinggi. Transparansi akan menjadi kata kunci, karena perusahaan berbasis syariah merupakan pihak yang mendapat amanah dari nasabah dalam pengelokaan dana atau assetnya.

Sesuai momentumnya, adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mencermati secara cerdas sistem ekonomi yang digunakan dalam asuransi syariah. Secara financial, asuransi syariah memberikan keuntungan lebih seperti digambarkan di atas. Secara sosial, asuransi syariah turut membantu sesama, baik yang terlibat dalam transaksi maupun yang tidak. Secara religi, asuransi syariah dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, memberikan ketentraman bagi pesertamya dari sisi ibadah duniawi dan akhirat. Secara governance, asuransi syariah dimotori oleh organisasi yang menjalankan roda usahanya dengan norma-norma kesantunan, etika, empati, simpati dan transparansi.

Industri asuransi sendiri, baik konvensional maupun syariah, menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya literasi perasuransian membuat masyarakat meposisikan asuransi berada di nomor sekian dari prioritas mereka. Sebagian besar masih merasa bahwa hidup hari ini jauh lebih penting daripada jaminan di masa yang akan datang.

Para pelaku asuransi syariah di Indonesia sendiri berupaya memberikan solusi yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia dengan membangun kapasitas bersama dalam bentuk Konsorsium Asuransi Mikro Syariah si Bijak. Si Bijak merupakan produk generik asuransi syariah yang memberikan jaminan dari sisi risiko asuransi umum (harta benda) dan asuransi jiwa (meninggal dunia).

Selain itu, guna memberikan jaminan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil, pelaku asuransi syariah melalui Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia pun turut dalam pengembangan asuransi mikro syariah yang bekerja sama dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah guna memberikan perlindungan atas tempat usaha dan modal usaha dari berbagai risiko seperti kebakaran, letusan gunung berapi, dsj.

Asuransi syariáh dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariáh menjadi sistem ekonomi non-ribawi, yang akan mengantar masyarakat menjadi jauh lebih bermartabat, lebih bersyukur dan menjadi lebih berkah.

Sebagai pelengkap dari kekuatan ekonomi kerakyatan adalah kebijakan pemerintah yang pro terhadap ekonomi kerakyatan itu sendiri. Sejauh ini belum ada lembaga keuangan syariáh yang dimiliki oleh pemerintah. Kalaupun ada, unit syariáh atau lembaga keuangan syariáh merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekiranya saja, pemerintah dengan political will yang dimilikinya, sedikit mengarahkan ke arah ini, tentunya akan semakin marak ekonomi syariáh di negeri ini. Kembali diingat, BUMN selain berperan sebagai penghasil dividen bagi negara juga (bisa) mempunyai misi kemanusiaan. Sangat tepat bila ekonomi kerakyatan ini didukung oleh BUMN yang tangguh.

Bentuk lain political will yang bisa digerakkan oleh pemerintah adalah social responsible investment (SRI) untuk diterapkan kepada seluruh pelaku perasuransian syariah. Selain corporate social responcibility (CSR), SRI akan sangat membantu para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM). Tanpa harus terbebani dengan jeratan riba yang bukan hanya menyulitkan secara duniawi tetapi juga menjerat pelakunya dalam hukum akhirat.

Ujungnya adalah tujuan pembangunan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kekayaan akan diperoleh dari sikap bersyukur dan saling membantu. Dengan keyakinan tinggi, kita semua bisa meyakini bahwa ekonomi syariah akan semakin maju dan berkembang dan membawa keberkahan bagi semua pihak dan demi Indonesia yang jauh lebih baik lagi.

Di penghujungnya adalah asuransi syariah yang bisa memberikan kemakmuran dan berkah bagi seluruh bangsa Indonesia. Aamiin.

.

EHN Personal Thought · Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Syiar · Takaful

Indonesia: The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

image

image

Indonesia:
The sleeping giant begins to wake up for microTakaful

• • • • •

MICROTAKAFUL – Erwin Noekman
http://www.erwin-noekman.com
email@erwin-noekman
@erwin_noekman

• • • • •

There are plenty reasons why Indonesia has become a ‘trending topic’ in terms of Takaful [which in Indonesia is known as asuransi Shariah (Shariah insurance)].

Firstly, with its 208 million-strong Muslim population, Indonesia cannot be ignored as one of the largest Takaful markets in the world.

Secondly, there has been a growing awareness of the Maqasid (goal) Shariah.

In addition, Takaful operators in the country have commited to mutual cooperation in order to explore alternative distribution channels to access the low income segment.

Last but not least, the usage of information technology in Takaful distribution is promoting greater penetration.

• • • • •

Indonesia has been acknowledged by many as one of the biggest potential markets for Takaful. For years, the country has achieved stable and sustainable growth and there is still plenty of room for further development. Although it has not yet been explored or intensified properly, there has however been growing atention and support from the government. In 2013, the market recorded a remarkable 43% growth according to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hypothetically the development of Takaful is heavily correlated to the development of Islamic finance – as is the public awareness of the option. Statistically, awareness of Takaful is far from adequate for most Indonesians, especially in rural areas. This is a challenge as well as opportunity. The average Takaful contribution for every person in Indonesia is approximately IDR35,944 (US$3) per annum according to OJK, while the average gross domestic income of Indonesia is US$5,477 per annum, meaning that Takaful contributes only 0.05% of average Indonesian expenses.

The government also plays an important role in terms of Takaful literacy. The Indonesian government recently launched the new Insurance Act, which is designed to encourage the existence of Takaful operators in Indonesia, including an eventual spin-off for Takaful windows. There are also additional regulations being prepared to support the Act.

Islamic finance in Indonesia is expected to grow by at least 20% over the next 10 years, according to Muliaman D Hadad, the chairman of OJK – and is being encouraged by the government in
order to ensure economic stability from systemic failure.

Whilst the potential is there, Takaful operators are opting for new ways to increase awareness. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), the Indonesian Takaful Association, with full support from OJK, has set up a microTakaful task force. OJK also helps in conducting surveys, seminars and studies in microTakaful. As the result, AASI has also set up a consortium and launched a generic product which combines benefits from both General and Family Takaful.

Koperasi (Co-operative) (including Baytul Maal wa Tamwil (BMT) or Shariah based co-operatives) play an important role in microTakaful distribution, especially to reach low income and people in rural areas.

Takaful is more acceptable to these people, due to its similarity with Koperasi scheme. The spirit of togetherness in Takaful is reflected in the form of Koperasi: where people can save and borrow money, staples, food, machines, tools and such, which are self-funded by members.

This kind of cooperation has been very successful in Indonesia and has since spread across the nation. By June 2014, there were 206,288 Koperasi registered in Indonesia with over 35 million members.

The other approach currently used in the market is to bundle Takaful benefit into alms products (Shadaqah, Infaq, Waqf, Hibah, etc). For this mechanism at least two schemes are available in the market. The first scheme directly deducts some portion of Takaful contribution as a Waqf fund. The later scheme allows the benefit of Takaful to be distributed as Waqf in case the participant suffers loss or misfortune.

The product of microTakaful is characterized by being simple, easy, economical and immediate, according to OJK. Microtakaful has to be simple and easily understood by all people in terms of policy, underwriting, claims and administrative process. It has to be easy to obtain, either through distribution channels or via mobile applications. Further, microTakaful has to be economical, costing not more than US$4 per annum. The payment of Takaful benefits must be done immediately as the sum is urgently needed by the poor.

Last but not least, we need to explore the importance of mobile applications in promoting Takaful. It is estimated by advisory group Redwing Asia that in 2014 there were more than 300 million mobile phones in Indonesia – outnumbering the total population of the country and suggesting that every Indonesian owns at least one device. Ironically, even people who are categorized as low income carry a mobile device on their hand.

Correlated to this statistic, the usage of mobile applications in distributing Takaful is imperative. Nowadays, people tend to seek answers through search engines rather than ask advice from others – meaning that online media plays an important role in building image, and vice versa, defaming people or organizations.

With its strong foundations and robust government support, the Indonesian Takaful market has the means to cope with the ongoing changes to the economic environment. The forthcoming ASEAN Economic Society will bring both challenges and opportunities for the market.

• • • • •

The article was published by Islamic Finance News on their 17th December 2014 edition – hopefully it’d be useful for all.

Salaam,
Erwin Noekman

Indonesia · Insurance · Syariah / sharia · Takaful

UU Asuransi – Bagian 3

Definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Perasuransian adalah sbb:

(1) Asuransi adalah perjanjian antara dua Pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

(A) memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti » penjelasan untuk asuransi umum

atau

(B) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana » penjelasan untuk asuransi jiwa

(2) Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan Kontribusi berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

(A) memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti » penjelasan asuransi umum syariáh

atau

(B) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana » penjelasan asuransi jiwa syariah

(3) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

(4) Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

(5) Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(6) Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(7) Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

(8) Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

(9) Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya Peserta, atau pembayaran lain kepada Peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(10) Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

– bagian 3 –