[OPINI] SPIN-OFF: Apakah menjadi Peluang atau menjadi Kuburan Masal [Bagian Kedua]

Sebagaimana aturan yang sudah disebutkan dalam UU 40/2014 maupum POJK 67/2016, spin-off (pemisahan) unit syariah hukumnya wajib dilaksanakan. Alhasil ke depannya, pengelolaan asuransi syariah hanya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah yang beroperasi secara penuh, bukan lagi sebagai bentuk unit, divisi, cabang atau produk.

Sebagai konsukuensi pengelolaan bisnis syariah oleh sebuah perusahaan yang beroperasi secara penuh, maka organ dan struktur pengelolaan di perusahaan tersebut pun harus terpenuhi. Untuk industri perasuransian tentunya terkena beberapa aturan, misalnya UU Peseroan Terbatas (bila bentuknya PT) atau UU Perkoperasian (bila bentuknya Koperasi), ditambah aturan POJK terkait tata kelola perusahaan.

Singkatnya, sebelum perusahaan beroperasi, maka dibutuhkan beberapa Pihak Utama yang sudah harus ada, seperti:

  • Dewan Pengawas Syariah (2 orang, dengan ketentuan mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional dan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan)
  • Dewan Komisaris (3 orang, dengan ketentuan bahwa minimal separuhnya adalah Komisaris Independen)
  • Dewan Direksi (minimal 3 dengan pemisahan fungsi Teknik, Pemasaran, Keuangan dan Kepatuhan)
  • Aktuaria
  • Tenaga Ahli Perusahaan
  • Auditor

Dengan komposisi di atas, setidaknya perusahaan sudah harus membiayai fixed cost bagi 12 orang, di luar Staff dan Karyawan dengan level di bawahnya. Dengan demikian, maka secara rerata, minimal Biaya SDM saja sudah membebani perusahaan minimal Rp.4 miliar setahun.

Secara rerata nasional, beban biaya SDM memegang porsi sekitar 15% dari total Ujrah Perusahaan. Dengan beban SDM sebesar itu, maka secara linear dibutuhkan Ujrah minimal sebesar Rp. 27 miliar.

Dengan formulasi yng serupa, maka dibutuhkan setidaknya Kontribusi Bruto sebesar Rp. 60 miliar.

Angka di atas, tentunya dengan perhitungan Biaya minimal. Dan angka ini akan bergerak naik, sesuai dengan ekspektasi tingkat keahlian dan kompetensi dari Manajemen Perusahaan.

– to be continued –

Advertisements

[OPINI] SPIN-OFF: Apakah menjadi Peluang atau menjadi Kuburan Massal? [Artikel Bagian Pertama]

Sejak 18 Oktober 2014, Pemerintah sudah menetapkan pemberlakuan aturan Spin-off (pemisahan unit syariah di sebuah perusahaan asuransi), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Aturan ini kemudian diikuti dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67 tahun 2016.

Inti dari aturan tersebut menyebutkan bahwa sebuah Unit Syariah di Perusahaan Asuransi (konvensional) harus sudah memisahkan diri menjadi sebuah Perusahaan Asuransi Syariah yang berdiri sendiri, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak UU diundangkan. Artinya batas waktu adalah 17 Oktober 2024.

Pertanyaan sederhana dan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa tulisan ke depannya, adalah… apakah (aturan) spin-off ini memberikan peluang baru bagi industri perasuransian syariah di tanah air, atau, jangan-jangan malah menjadi anti-klimaks dari industri itu sendiri?

Silakan disimak, dalam tulisan-tulisan selanjutnya.

 

 

– to be continued –